Capim DPRD Harus Dapat Restu Mendagri

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 16 September 2019 - 16:28:06 WIB   |  dibaca: 264 kali
Capim DPRD Harus Dapat Restu Mendagri

SERANG, BANTEN RAYA – Calon pimpinan (capim) definitif DPRD Provinsi Banten diharuskan mengantongi dua dokumen untuk bisa disahkan. Selain bermodalkan rekomendasi dari partai politik. Mereka juga harus mengantongi restu berupa surat keputusan (SK) penetapan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Seperti diketahui, DPRD Banten akan memiliki lima pimpinan yang diambil dari lima parpol dengan perolehan kursi terbanyak hasil Pemilu 2019. Posisi ketua akan ditempati oleh Gerindra selaku pemenang pemilihan legislatif. Selanjutnya, secara berturut-turut ada PDIP, Golkar, PKS, dan Demokrat.

Kelima parpol telah menyerahkan rekomendasinya. Adapun nama-namanya terdiri atas Andra Soni (Gerindra), Bahrum (PDIP), Fahmi Hakim (Golkar), Budi Prajogo (PKS) dan M Nawa Said (Demokrat).

Ketua sementara DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan salah satu tugasnya berupa pembentukan fraksi. Kini, pihaknya sedang memproses penetapan pimpinan definitif DPRD di mana seluruh usulan dari partai sudah diterimanya melalui Sekretariat DPRD.

“Tugas pertama pembentukan  fraksi sudah, sekarang sudah bisa rapat konsolidasi dengan fraksi. Kalau rekomendasi pimpinan definitif sudah masuk langsung kita umumkan, karena harus diumumkan,” ujarnya, kemarin.

Ia menjelaskan, pengumuman usulan pimpinan sementara akan diumumkan melalui rapat paripurna pada hari ini, Senin (16/9). Hasil dari paripurna akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses SK penetapannya.“Kemudian diproses Kemendagri, itu perlu waktu 14 hari. Setelah itu baru kita tetapkan di sini. Pelantikan juga namanya, pelantikan pimpinan (DPRD definitif),” katanya.

Setelah pimpinan definitif ditetapkan, kata dia, barulah alat kelengkapan dewan (AKD) bisa dibentuk. Mulai dari Badan Musyawarah (Banmus), Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) hingga komisi-komisi.  “Setelah pimpinan definitif baru lah AKD bisa dibentuk karena yang berhak membentuk itu pimpinan definitif,” ungkapnya.

Wakil rakyat asal Kota Tangerang itu berharap seluruh tahapan penetapan pimpinan definitif bisa berjalan lancar. Sebab, pihaknya harus segera melakukan pembahasan APBD 2020 yang baru bisa dilaksanakan ketika AKD sudah terbentuk.“Kita harus running karena kita harus membahas APBD 2020.

Selama (pimpinan definitif) belum disahkan, hanya bisa menunggu,” tuturnya.Sekretaris DPRD Provinsi Banten EA Deni Hermawan membenarkan, rapat paripurna dengan agenda pengumuman usulan pimpinan definitif dijadwalkan digelar hari ini. “Senin (16/9) paripurna,” ujarnya. (dewa)        

 

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook