Aksi Tolak Revisi UU KPK Ricuh

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 18 September 2019 - 14:43:22 WIB   |  dibaca: 123 kali
Aksi Tolak Revisi UU KPK Ricuh

JANGAN LUMPUHKAN KPK : Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Provinsi Banten saat unjuk rasa di depan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Selasa (17/9).

SERANG, BANTEN RAYA – Mahasiswa dan masyarakat Banten yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan halte kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Aksi berakhir ricuh setelah massa membakar ban bekas yang kemudian dihalang-halangi polisi.

Pantauan Banten Raya di lapangan aksi dimulai pukul 13.00 di depan halte kampus UIN SMH Banten. Aksi berjalan damai dan lancar yang diselingi dengan orasi dan teatrikal. Beberapa kali massa mempersempit lalu lintas kendaraan, khususnya ketika mereka membagi-bagikan bunga putih kepada pengguna jalan. Bunga putih yang dibagikan tersebut merupakan simbol kesetiaan masyarakat dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun ketika massa aksi bergeser ke depan gerbang kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan membakar ban terjadi kericuhan antara massa aksi dengan petugas polisi. Namun setelah api berhasil dipadamkan petugas massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan mengakhiri aksi tersebut.

Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Banten Fuaduddin Bagas mengatakan bahwa ada beberapa poin dalam revisi Undang-undang KPK yang memperlemah KPK sehingga revisi tersebut harus ditolak. Ia mencontohkan perihal pegawai KPK yang akan dijadikan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Hal ini akan menghilangkan independensi penyidik KPK sebab ketika menjadi seorang ASN maka pegawai KPK akan berada di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang tidak lain adalah pembantu langsung Presiden,” kata Bagas, Selasa (17/9).

Hal lain adalah kewenangan KPK dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diberi jangka waktu satu tahun selama mengusut kasus dugaan korupsi, dan presiden menambah menjadi dua tahun.

Adanya kewenangan menerbitkan SP3 membuktikan adanya pembatasan waktu pengusutan kasus korupsi. Dengan cara ini maka KPK tidak akan dapat menangani perkara korupsi yang besar dan kompleks, yang memerlukan waktu penanganan lama, tetapi hanya bisa menangani kasus-kasus kecil.

Yang paling krusial, kata Bahas, adalah adanya dewan pengawas KPK. Publik khawatir dengan adanya dewan pengawas maka akan menjadi lembaga kontrol terhadap wewenang strategis KPK, terutama dalam menyadap pejabat. Dengan demikian, penyadapan yang selama ini dilakukan KPK dan berhasil menjadi bukti guna menjerat koruptor tidak akan lagi bisa dilakukan tanpa seizin dewan pengawas.“Untuk konteks Banten, adanya revisi Undang-undang KPK akan memperlambat penanganan kasus korupsi di Banten,” ujar Bagas.

Karena Undang-undang KPK telah disahkan DPR RI, maka harapan terakhir ada pada Presiden. Bagas berharap Presiden Joko Widodo tidak menandatangani undang-undang tersebut dengan tidak memberikan nomor register. Dengan demikian, maka isi undang-undang tidak akan dapat dijalankan.

Ahmad Fauzi Chan, peserta aksi lain, mengatakan bahwa KPK sejauh ini sudah menelurkan banyak capaian dengan menjerat para koruptor yang menjarah uang rakyat. Bahkan kasus yang diungkap tidak hanya kasus kecil melainkan juga kasus besar. Prestasi KPK untuk wilayah Banten adalah menyeret kepala daerah Banten yang korup dan menjebloskan mereka ke dalam penjara.

Di antara pejabat-pejabat tersebut adalah mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan mantan Walikota Cilegon Iman Ariyadi. Karena itu revisi Undang-undang KPK menurutnya adalah pola licik untuk membubarkan KPK sedikit demi sedikit. “Jangan bubarkan KPK. Jangan lemahkan KPK,” teriak Fauzi. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook