Mantan Direktur PT BGD Jadi Tersangka

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Rabu, 18 September 2019 - 15:08:50 WIB   |  dibaca: 734 kali
Mantan Direktur PT BGD Jadi Tersangka

SERANG, BANTEN RAYA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) kerja sama operasional (KSO) senilai Rp5,19 miliar antara PT Banten Global Development (BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (SLS) tahun 2015.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Banten Raya, penyidik sudah melakukan gelar perkara pada pertengahan bulan Agustus 2019. Dalam gelar itu penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial FPN, IL, RS dan FI. "Sudah, awalnya kita menetapkan tersangka kemudian bertambah 3 orang. Gelarnya Agustus minggu ke tiga," kata seorang sumber Banten Raya di Ditreskrimsus Polda Banten yang enggan disebutkan namanya, , Selasa (17/9).

Menurutnya, keempat tersangka tersebut dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas KSO yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha tambang batu bara di Bayah, Kabupaten Lebak yang belakangan diduga fiktif tersebut. "Kita sudah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan. Namun tidak memenuhi panggilan kami," ujarnya.

Dia menegaskan, tersangka yang sudah ditetapkan oleh Ditreskrimsus Polda Banten terdiri dari direksi PT BGD dan direksi PT SLS. Berdasarkan penelurusan tersangka berinisial FPN merupakan mantan Direktur PT BGD."Belum dilakukan penahanan, baru penetapan tersangka," tegasnya.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes) Rudi Hananto membenarkan jika pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus KSO antara PT BGD dengan PT SLS tahun 2015. Salah satu tersangkanya yaitu mantan Direktur PT BGD. "Iya sudah ditetapkan tersangka," katanya singkat.

Untuk diketahui, kasus tersebut mulai diusut Polda Banten sejak September 2018. KSO tersebut dibuat untuk bisnis tambang batu bara di wilayah Bayah, Kabupaten Lebak dengan kontrak kerja sama selama satu tahun atau berakhir pada 28 Oktober 2016.

Namun, sampai berakhirnya kontrak, PT BGD tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan, modal PT BGD senilai Rp5,917 miliar tidak kunjung dikembalikan oleh PT SLS. Sehingga pemberian perjanjian modal kerja atau PPMK tersebut dinilai tidak sesuai aturan.

Sebab, PT BGD selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak pada holding company dalam standar operasional prosedur (SOP)-nya tidak mengatur PPMK. Namun, direktur utama PT BGD saat itu Franklin P Nelwan tetap menyetujuinya.

Dalam kasus itu, penyidik telah mengamankan barang bukti berupa bukti transfer PT BGD kepada PT SLS, senilai Rp1,420 miliar. Kemudian, bukti transfer senilai Rp1,7 miliar untuk biaya kapal. Lalu, bukti transfer kepada seorang berinisial IL senilai Rp1,5 miliar. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook