Beres Pemilu, Parpol Dapat Rp5,79 Miliar

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 21 September 2019 - 12:11:10 WIB   |  dibaca: 297 kali
Beres Pemilu, Parpol Dapat Rp5,79 Miliar

SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten bakal langsung mengakomodasi parpol yang berhasil memeroleh kursi DPRD Banten hasil Pemilu 2019 untuk mendapatkan bantuan keuangan. Dana tersebut selanjutnya diperuntukan bagi pembinaan kader dan penguatan pelaksanaan asas demokrasi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Ade Aryanto mengatakan, secara umum bantuan keuangan untuk parpol di 2019 diberikan dalam dua tahap. Periode pertama pada Januari-Agustus yang diperuntukan bagi parpol pemegang kursi periode 2014-2019 dari APBD murni 2019. Sementara tahap dua pada September-Desember akan diberikan juga untuk parpol pemegang kursi periode 2019-2024 dari Perubahan APBD 2019.    

“(Pemberian dana parpol) Januari sampai Agutus itu yang masih 10 partai. Nanti (September-Desember) kita berubah lagi di bantuan partai yang baru dilantik itu ada 12 partai, jadi nanti dipilah. Total bantuan parpol di tahun 2019 ini Rp5,79 miliar,” ujarnya, Jumat (20/9).

Seperti diketahui, ada 10 parpol yang memeroleh kursi di DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019. mereka adalah PDIP dengan 15 kursi, Golkar 15 kursi, Gerindra 10 kursi, Demokrat 8 kursi dan PPP 8 kursi. Lalu PKS 8 kursi, PKB 7 kursi, Hanura 6 kursi, NasDem 5 kursi dan PAN 3 kursi.

Sementara untuk periode 2019-2024 terdapat 12 parpol yang terdiri atas Gerindra 16 kursi, PDIP 13 kursi, Golkar 11 kursi, PKS 11 kursi dan Demokrat 9 kursi. Kemudian PKB 7 kursi, PAN 6 kursi, PPP 5 kursi, NasDem 4 kursi serta Berkarya, PSI dan Hanura masing-masing 1 kursi.

Mantan Penjabat (Pj) Walikota Serang itu menuturkan, adapun besaran bantuan yang diberikan untuk parpol baik untuk DPRD Banten periode lama dan baru memiliki nilai yang sama. Nilai bantuan akan dihitung per jumlah suara sah yang diperoleh, dimana per satu suara dihargai Rp1.200.

Dijelaskannya, besaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepala Parpol. “Rp1.200 per suara untuk (DPRD) provinsi, kalau (DPRD) kabupaten/kota Rp1.500 per suara, kalau pusat DPR RI Rp1.000 per suara. Baku itu mah, ada perpresnya,” katanya.

Berdasarkan catatan Banten Raya, jika nilai bantuan mengacu pada jumlah suara maka untuk DPRD periode 2019-2024, Gerindra ke depan akan mendapat dana paling besar. Pada Pileg 2019, Gerindra memeroleh 906.193 suara diikuti PDIP 870.659 suara, Golkar 739.844 suara, PKS 611.132 suara dan Demokrat 534.256 suara. Diposisi berikutnya ada PKB 446.520 suara, PPP 345.435 suara, PAN 337.746 suara, NasDem 277.463 suara. Berkarya 182.479 suara, PSI 146.828 suara serta Hanura 133.879 suara.

Dana bantuan, kata dia, sudah diatur peruntukannya seperti diantaranya bagi pembinaan kader dan sosilisasi. Seluruh bantuan itu juga nantinya akan diaudit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengantisipasi adanya penyimpangan.

“Kalau awal tahun anggaran atau di Januari 2020 belum memberikan laporan, itu sanksinya (bantuan di) tahun berjalan tidak akan diberikan bantuan. Kami di Kesbangpol berperan aktif mengingatkan semua partai juga. Ya rada cerewet lah Kesbangpol karena menyangkut pembinaan juga,” ungkapnya.   

Ade berharap, dengan bantuan keuangan tersebut parpol bisa memberikan pembinaan kepada kadernya secara optimal. Membentuk kader yang aspiratif dan menjalankan demokrasi sebagaimana mestinya.

“Kader parpol bisa memahami betul bagaimana parpol itu bisa menyalurkan aspirasi konstituennya. Jangan dibina dengan politik uang. Mari kita sama-sama mengikisnya, kami ingin betul-betul berdemokrasi secara utuh,” tuturnya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, dana bantuan yang diberikan akan digunakan untuk kegiatan pembinaan dan kegiatan yang sudah diatur sesuai ketentuan. Menurutnya, dana tersebut sangat berguna bagi partai dalam menjaga eksistensinya.

“Gerindra Alhamdulillah selama ini mengelolanya dengan baik. Kader-kader yang dibina inilah kemudian akan menjadi bagian dari pelaku kegiatan politik, baik ditingkatan DPRD, DPR RI bahkan di tingkatan eksekutif atau kepala daerah,” ujarnya.

Andra yang juga Ketua sementara DPRD Banten itu menilai, dengan pentingnya pembinaan kader maka pemerintah sudah semestinya terlibat didalamnya. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung.“Salah satunya melalui dana bantuan pembinaan partai politik ini. Agar kualitas kehidupan berpolitik semakin baik dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook