Petani Tuntut Reforma Agraria

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 25 September 2019 - 15:52:34 WIB   |  dibaca: 112 kali
Petani Tuntut Reforma Agraria

MINTA KEJELASAN : Seorang petani asal Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Rais Amsar (kanan berdiri memakai kopiah) berorasi di di depan gedung Setda Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (24/9).

SERANG, BANTEN RAYA – Puluhan petani bersama seratusan mahasiswa Banten berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (24/9). Mereka menuntut Pemprov Banten dan pemangku kepentingan lainnya bisa melaksanakan reforma agraria yang dinilai masih mandek.

Pantauan Banten Raya, aksi demonstrasi dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan titik awal di depan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten. Setelah berorasi selama kurang lebih 90 menit, mereka baru bergeser ke depan gedung wakil rakyat.

Seorang petani asal Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Rais Amsar mengatakan, kedatangan para petani dan mahasiswa adalah untuk menuntut adanya reforma agraria. Sebab, saat ini petani di Banten dinilainya masih tertindas, terutama soal kepemilikan lahan.“Dikuasai perum (perusahaan umum-red), tapi di Cibaliung enggak ada tanah kehutanan, itu tanah milik, malah giriknya juga ada di rumah saya. Yang dipegang sama saya 40 bidang, ingin saya supaya dikembalikan tanah masyarakt itu. Supaya petani ini punya tanah,” ujarnya.

Menurutnya, reforma agraria di Banten saat ini masih sebatas angan. Sebab, pihaknya sudah memerjuangkan hal tersebut selama 22 tahun tapi belum juga memeroleh hasil yang diharapkan. “Saya enggak bosan-bosan, walaupun saya sudah tua, walaupun saya sudah ripuh (serba terbatas-red) tetap saya berjuang dengan semangat,” katanya.

Bukan hanya ke Ibukota Banten, pria kelahiran 1943 itu juga mengaku sudah berulang kali mengikuti aksi serupa ke Jakarta hingga ke Istana Presiden.“Permintaan saya ya Allah, ya Rasulullah, ya gusti memanjangkan umur kula (saya-red) kalau tanah ini belum pulang ke masyarakat. Enggak bosan-bosan turun ke Banten, ke Jakarta, ke kantor-kantor. Ke istiana sudah tujuh kali,” ungkapnya.  

Meski tak henti memerjuangkan tanah yang menurutnya adalah haknya namun dirinya malah dikriminalisasi. Seingatnya, dia sudah merasakan terkurung di balik jeruji besi sebanyak dua kali dengan total masa hukuman lima tahun.“Alhamdulillah dua kali (dipenjara). Memerjuangkan tanah itu malah dituduh nebang kayu. Saya enggak jera walau anak enggak bisa sekolah karena ditinggal lima tahun (penjara) sama saya,” tuturnya.

Dia berharap, keinginan yang tak kunjung terealisasi selama puluhan tahun itu bisa terwujud. Pria paruh baya itu juga meminta kepada gubernur dan DPRD Banten untuk bisa membantu melaksanakan harapannya itu.  “Ingin saya itu Jokowi (berkata kepada Rais) ini suratnya, garap, abah inginnya gitu.

Masya allah terus-terusan berjuang, boga tanah (punya tanah-red) 1,5 meter, cuma itu doang. Kalau sudah ada hasilnya abah berhenti, abah di rumah. Kalau abah berhenti (sekarang) siapa yang berjuang. Ribuan tanah di klaim, abah sejengkal juga enggak garap,” ujarnya.  

Saat aksi masih berlangsung, Ketua sementara DPRD Provinsi Banten Andra Soni dan Sekda Banten Al Muktabar menemui massa. Andra kepada massa aksi berjanji akan meminta kepada pihak-pihak terkait agar lebih fokus lagi kepada sektor pertanian.“Saya orang yang beruntung ada di sini (DPRD-red), saya lahir dari anak petani, apa yang diceritakan tadi  betul, bahwa untuk sekolah saja kami susah, lahan saja enggak punya. Saya disadarkan kembali. Sehingga ini menjadi tekad bagi saya secara pribadi untuk memerjuangkan,”  katanya.

Senada dengan Andra, Sekda Banten Al Muktabar akan menindaklanjuti apa yang disampaikan massa aksi. Pihaknya akan melakukan pembahasan bersama dengan seluruh pihak terkait."Kita akan merespons dan akan cari solusi untuk pembangunan Banten. Mengadakan permuan dari unsur-unsur tersebut. Kita buatkan rumusan, lalu akan kita kirim ke saudara-saudara kita," ungkapnya.

Adapun banyaknya alih fungsi lahan, diakui Al Muktabar hal tersebut tak dapat dihindarkan, karena perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan. "Menyusut, konsep dunia pertumbuhan penduduk, ada demografi mengarahkan ke sana," ungkapnya.

Di tempat yang sama Kepala Bidang Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Antonio Silean mengaku, pihaknya memiliki program sertifikasi lahan sebanyak 35.000 bidang. Seluruhnya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

"Makanya tadi (kemarin -red), kami telah meminta kepada rekan-rekan, tolong mengawasi kinerja kita. 35.000 bidang itu ada di Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang. Silahkan cek kalau ada tanah pejabat," jelasnya.BPN juta, kata dia, terus berupaya menuntaskan konflik agraria yang terjadi di Banten. "Itu masih berproses tapi memang belum selesai," pungkasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook