BPN Endus Praktik Mafia Tanah

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 25 September 2019 - 16:13:49 WIB   |  dibaca: 296 kali
BPN Endus Praktik Mafia Tanah

NOTA KESEPAHAMAN : Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng (kiri) dan Kajati Banten Happy Hadiastuty, menunjukkan naskah nota kesepahaman pemberantasan mafia tanah, Selasa (24/9).

SERANG, BANTEN RAYA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten mengendus adanya praktik mafia tanah di Banten. Bahkan, Polda Banten dan Metro Jaya sudah menetapkan empat target operasi (TO) berkaitan dengan dugaan kasus tersebut. Demikian terungkap dalam peringatan Hari Agraria di Plaza Aspirasi, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (24/9).

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Andi Tenri Abeng mengatakan, kemarin pihaknya baru saja menandatangani nota kepahaman perihal pertanahan dengan Kapolda dan Kajati. Hal itu dilakukan sebagai upaya pemberantasan mafia tanah yang disinyalir masih beraksi di Banten.

“MoU (nota kesepahaman-red) dengan Kapolda dan Kajati dalam rangka pemberantasan mafia tanah. Disinyalir ada banyak mafia tanah sehingga masyarakat banyak yang dirugikan. Tadi sudah bekerja sama. Dengan bertiga ini kami bertekad menuntaskan kasus-kasus yang berindikasi mafia tanah,” ujarnya.

Mantan Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN itu menuturkan, untuk saat ini di Banten sendiri pihaknya mengendus ada empat praktik mafia tanah. Keempatnya kini sudah ditetapkan sebagai TO jajaran Polda Banten dan Metro Jaya. “Di Banten itu TO-nya ada empat, di (wilayah hukum) Polda (Banten) ada tiga TO dan di Polda Metro ada satu TO. Mereka yang menangani,” katanya.

Adanya indikasi praktik mafia tanah, kata dia, dalam dilihat dari beberapa hal. Paling umum hal itu terjadi jika ada masyarakat yang merasa sudah tak berkutik atas hak tanahnya yang tak bisa dimiliki. Selain itu, modus mafia tanah adalah dengan pemalsuan dokumen pertanahan. “Kalau mafia tanah tidak tergantung luas sebenarnya, masyarakat merasa dia sudah enggak bisa lagi melawan, saya punya tapi saya enggak bisa miliki. Modusnya rata-rata pemalsuan akta,” ungkapnya.

Lebih lanjut, agar praktik mafia tanah bisa diungkap pihaknya siap untuk memberikan dukungan data yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian. BPN juga akan memberikan kontribusi berupa deteksi dokumen pertanahan yang diragukan legalitasnya.

“Memang lebih banyak peranan dari Polda, kita memberikan edukasi terkait pertanahan. Upaya BPN hanya menilai secara formil, kami tidak secara materiil. Kami secara formil clear ya kita proses, nah kalau terjadi kesalahan di materil itu dilimpahkan ke aparat penegak hukum,” tuturnya.  

Andi Tenri mengaku, hingga saat ini praktik mafia tanah masih terendus di pada tanah-tanah milik masyarakat umum. Sedangkan untuk pengadaan tanah dari pemerintah, pihaknya belum menemukan indikasinya.

“(Praktik mafia tanah di lahan pemerintah) sejauh ini belum saya temukan, tapi belum tahu karena belum ada aduan. Imbauan agar terhindari dari mafia tanah, masyarakat berhati-hati dalam membeli tanah, cek dulu status tanahnya ke BPN,” ujarnya.  

Dia menegaskan, selain edukasi ke pihak eksternal, BPN juga terus membenahi internalnya sebagai bentuk pemberantasan praktik kotor di bidang pertanahan.“Penataan ruang dan pelayanan pertanahan yang berkepastian hukum dan modern. Tag line kami, Banten jawara, dalam arti kami sekarang harus bangkit bahwa Banten bisa menjadi jawara dalam segala hal. Khususnya BPN kami sudah mulai berubah,  BPN Banten kini lebih baik,” tegasnya.  

Informasi yang dihimpun dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, selain kasus mafia tanah, BPN juga memberi sorotan pada kasus pertanahan lainnya untuk diselesaikan. Kasus pertanahan kriteria 1 (K1) atau penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa. Itu ada 22 kasus.

K2 atau penerbitan surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertifikat hak atas tanah. Pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan sebanyak 23 kasus.

K3 atau pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa. Untuk yang ini ada sebanyak 20 kasus.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, kinerja BPN saat ini sudah sangat baik. Hal itu terlihat dari program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sudah optimal. Untuk pelaksanaan reforma agraria, dia selalu berkoodinasi dan mendorong bupati walikota untuk sama-sama menyukseskannya.“Kita apresiasi, saya lihat bagus, BPN cukup dinamis, cukup berkembang,” tuturnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook