PDIP Mendominasi Pimpinan AKD

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 01 Oktober 2019 - 14:17:04 WIB   |  dibaca: 231 kali
PDIP Mendominasi Pimpinan AKD

DIAMBIL SUMPAH: Suasana rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024 di gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (30/9). Ketua DPRD Banten dijabat Andra Soni (Gerindra), dan empat orang wakil ketuanya yakni Bahrum (PDIP), Fahmi Hakim( (Golkar), Budi Prajogo (PKS) dan Nawa Said Dimyati (Demokrat).

SERANG, BANTEN RAYA- Fraksi PDIP mendominasi kursi pimpinan alat kelengkapan DPRD (AKD) pada DPRD Provinsi Banten periode 2019-2014. Fraksi PDIP total memeroleh empat kursi pimpinan AKD, atau unggul dari pemenang pemilu yakni Gerindra dengan tiga kursi pimpinan AKD.

Hal itu diketahui berdasarkan rapat peripurna DPRD Provinsi Banten tentang pembentukan AKD, Senin (30/9).Adapun rincian struktur AKD terdiri atas Ketua DPRD atas nama Andra Soni (Gerindra), dan empat wakil ketua DPRD yakni Bahrum (PDIP), Fahmi Hakim (Golkar), Budi Prajogo (PKS), dan M Nawa Said Dimyati (Demokrat).

Kemudian untuk susunan komisi, Komisi I bidang pemerintahan diketuai oleh Asep Hidayat (Demokrat), wakil ketua A Cut Mutia (PKS), dan sekretaris Ida Ating (PPP). Komisi II bidang perekonomian diketuai Muhsinin (Golkar), wakil ketua Yoyon Sujana (Demokrat), sekretaris Nawawi Nurhadi (PKB). Komisi III bidang keuangan dan aset, ketua Gembong R Sumedi (PKS), wakil ketua Ade Hidayat (Gerindra), sekretaris Beni Sudrajat (NasDem-PSI).

Komisi IV bidang pembangunan, ketua Eri Suhaeri (PDIP), wakil ketua Tb LUay Sofhani (PAN), sekretaris M Nur Kholis (PKB). Komisi V bidang kesejahteraan rakyat diketui M Nizar (Gerindra), wakil ketua Yeremia Mendrofa (PDIP), sekretaris Fitron Nur Ikhasan (Golkar).

Untuk posisi Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) diketuai Madsuri (PDIP), dan wakil ketua Asnin Syafiudin (PKS). Badan Kehormatan (BK) diketuai Sopwan (Gerindra) dan wakil ketua Desy Yusandi (Golkar). Sementara untuk Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) atas nama Muhlis (PDIP). Untuk Badan Musyawarah (Bamus) ex officio Ketua DPRD Banten sama dengan Banggar. Akan tetapi untuk Banmus tidak ada ketua harian.  

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bahrum mengatakan, pihaknya telah merampungkan pembentukan AKD secara menyeluruh. Dia mengaku dalam prosesnya tak menemui kendala yang berarti. “Sudah dibentuk dari mulai komisi, Bamus, Banggar, Bapemperda, BK, sudah semua. Lancar-lancar saja,” ujarnya.

Ia menuturkan, dengan telah terbentuknya AKD maka kini DPRD sudah harus bisa berlari dan menunjukan kinerja positifnya. Mampu bekerja sebagai efektif dan optimal serta menjadi corong aspirasi rakyat. “Tentunya sebagai mitra kerja pemprov ya harus menunjukan muka yang benar-benar aspiratif dan muka yang benar-benar akomodatif apa yang disampaikan masyarakat. Juga muka yang benar-benar bisa mengemban amanah rakyat sesuai harapan masyarakat,” katanya.  

Selanjutnya, Bamus DPRD juga telah mengagendakan program kerja beberapa waktu ke depan. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menggelar audiensi dengan Gubernur Banten serta lembaga vertikal lainnya.

Terkait penyusunan APBD 2020, pihaknya belum bisa melakukan pembahasan karena belum menerima nota pengantar dari gubernur. Lalu nota pengantar itu harus terlebih dahulu ditanggapi melalui pandangan umum fraksi dan tahap jawaban gubernur. Untuk jadwal pembahasannya kan dibahas pada rapat Bamus yang akan datang.

“Kalau (kunjungan) ke kabupaten/kota ada yang disebut kegiatan dalam daerah itu yang kita nanti sekalian menyerap aspirasi penyusunan RAPBD 2020. (kunjungan kerja ke luar daerah) belum ya, karena kita ada persiapan HUT Banten dan agenda besar RAPBD,” ungkapnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menegaskan, dengan telah dibentuknaya AKD maka peran DPRD kini sudah bisa dioptimalkan termasuk membahas APBD 2020. Dia optimistis, pembahasan APBD 2020 dan pengesahannya bisa dilakukan tepat waktu.

“Setelah ada AKD maka fungsi kami bisa optimal. APBD tinggal kami melanjutkan tahapan-tahapan yang diatur perundang-undangan. Insya Allah sesuai yang diatur undang-undang kami bisa selesaikan,” tuturnya.  

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta DPRD bisa secepatnya bekerja, khususnya untuk membahas rancangan APBD 2020. Ia juga berharap pembahasan APBD 2020 tidak mengalami keterlambatan. "Ya secepatnya, apalagi kan pimpinanya sudah ada. Kalau terlambat malah mengganggu, dan saya kira dua bulan cukup waktunya," ujarnya. (dewa/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook