Buruh: Bubarkan BPJS Kesehatan

nurul roudhoh   |   Nasional  |   Kamis, 03 Oktober 2019 - 15:30:22 WIB   |  dibaca: 135 kali
Buruh: Bubarkan BPJS Kesehatan

SUARAKAN HAK BURUH : Ribuan buruh berunjuk rasa di depan pintu masuk Pendopo Gubernur Banten Jalan Syekh Nawawi, Kecamatan Curug Kota Serang, Rabu (2/10).

JAKARTA - Ribuan buruh dari berbagai serikat kerja menggeruduk gedung DPR/DPD/MPR, Rabu (2/10). Mereka menggelar aksi dengan sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan yang mencuat adalah pembubaran BPJS Kesehatan.

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Joko Haryono mengatakan, selain defisit yang tidak akan mungkin teratasi dengan kenaikan iuran, BPJS Kesehatan juga telah menghilangkan hak memperoleh jaminan kesehatan dari perusahaan.

"Defisit BPJS enggak bisa diatasi dengan naiknya iuran dan sebagainya. Sebab mengunci di peraturan perundang-undangannya, UU Nomor 40 2004 dan UU Nomor 24 2011. Itu sudah mengunci sehingga hak pekerja mudah disclaimer, tidak melekat menjadi jaminan sosial yang diatur dalam UU Nomor 13 2003 bahwa jaminan tenaga kerja itu hak tenaga kerja," katanya.

Menurutnya, pada praktiknya jaminan kesehatan tenaga kerja susah diperoleh kecuali jika pengusaha atau perusahaan tempat buruh bekerja mendaftar dan membayar iuran secara rutin. "Seharusnya hak itu tidak bisa disyaratkan seperti itu. Hak itu melekat karena diatur di UU 170 tentang kesehatan dan keselamatan kerja," katanya.

Jadi, jika terjadi kecelakaan kerja atau pekerja dan keluarga sakit, seharusnya pekerja sudah mendapat layanan, tanpa dikaitkan dengan iuran yang disetorkan perusahaan. "Pekerja dan keluarganya, semestinya mutlak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hati tua, jaminan pensiun maupun pesangon," katanya.

Namun, pada kenyataannya pekerja tidak mendapatkan itu. Sebab pengusaha melakukan pelanggaran dan kelalaian untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS bagi pekerja. Oleh karena itu, SPN menuntut BPJS Kesehatan dibubarkan dan menuntut diberlakukannya kembali Jamsostek, Askes, Jamkesda, Jamkesmas atau Taspen, karena UU Nomor 49 2004 melikuidasi semua lembaga jaminan sosial yang sebelumnya ada, kemudian mengubahnya menjadi satu, yaitu BPJS Kesehatan.

Selain itu, Joko juga meminta revisi PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Sebab mekanisme penetapan upah minimum berdasarkan aturan tersebut bermasalah dan harus dibuat berdasarkan tingkat ekonomi daerah."PP Nomor 78 ini harus direvisi. Harus dicabut karena ternyata menjadi masalah tentang mekanisme penetapan upah minimumnya," katanya.

Menurutnya ukuran penetapan upah minimum, seharusnya dibuat berdasarkan tingkat perekonomian di daerah masing-masing, bukan dengan parameter inflasi nasional. "Namanya UMK itu upah minimum kabupaten, UMP itu upah minimum provinsi, enggak boleh kemudian diputuskan dengan menggunakan parameter inflasi nasional atau produk domestik bruto (PDB) nasional, sehingga tidak semrawut," katanya.

Sementara itu, ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja di Banten juga berunjuk rasa di depan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (2/10). Tuntutan yang disampaikan senada. Mereka menolak wacana revisi Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena dinilai tak berpihak pada buruh.

Pantauan Banten Raya, aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Setibanya di lokasi aksi mereka menggelar orasi secara bergiliran. Selain di Setda Provinsi Banten, mereka juga menggelar aksi serupa di depan gedung DPRD Provinsi Banten namun tak lama, konsentrasi massa kembali ke setda.

Ketua Bidang Sosial dan Politik Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Ahmad Saukani mengatakan, aksi yang digelar buruh kemarin adalah untuk menyuarakan beberapa tuntutan terhadap aturan pemerintah. Salah satunya adalah wacana revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Pada umumnya terkait masalah revisi sama-sama minta seluruh kepala daerah dan DPRD daerah menyurati ke DPR RI sekaligus presiden dan menteri untuk membatal rencana revisi,” ujarnya kepada Banten Raya, Selasa (2/10).

Ia menuturkan, selain wacana revisi undang-undang tersebut, buruh juga menuntut pemerintah untuk mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sedangkan satu tuntutan lainnya adalah meminta pemerintah mengembalikan pola asuransi BPJS ke Jamsostek. “Seluruh aturan itu sangat tak berpihak kepada buruh sehingga kami meresponnya dengan penolakan,” katanya. (fin/dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook