KPK Telisik Dana Desa Pandeglang

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Rabu, 09 Oktober 2019 - 15:37:25 WIB   |  dibaca: 1212 kali
KPK Telisik Dana Desa Pandeglang

TATA PEMERINTAHAN : Suasana acara Evaluasi Progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di Lingkup Pemprov Banten di Aula Setda, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (8/10).

SERANG, BANTEN RAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menelusuri penggunaan dana desa di Kabupaten Pandeglang. Sebab, dalam beberapa tahun anggaran, dana tersebut digunakan untuk studi banding ke luar Banten hingga luar Pulau Jawa.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi antaran Pemprov Banten dengan Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (8/10).

Pantauan Banten Raya, dalam paparan KPK, kegiatan studi banding tersebut terjadi pada September lalu dengan daerah tujuan Bali selama tiga hari. Kegiatan tersebut bukan tahun ini saja terjadi, pada tahun sebelumnya agenda serupa juga dilaksanakan dengan tujuan ke Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK Wilayah IV Sugeng Basuki membenarkan, terkait apa yang dipaparkan saat rapat koordinasi. Meski demikian, hal itu baru sebatas laporan yang masuk ke KPK.“Kita dapat informasi dulu, namanya informasi, otomatis akan kita sampaikan. Kita mendengar ada informasi, ada dana desa dipakai untuk studi banding ke sana. Ini belum diklarifikasi makanya kita sampaikan,” ujarnya.

Ia menuturkan, setelah diklarifikasi maka pihaknya akan melakukan telaahan terhadap laporan yang diterimanya. KPK akan menelisik secara seksama dari kepentingan dan siapa saja yang ikut dalam kegatan terseut. Dalam laporannya, dana desa yang dipakai adalah yang berasal dari APBN.“Kalau nanti sudah dicek benar atau tidak? Mengapa? Siapa saja yang ke sana? Itu kan nanti baru bisa ditanyakan (ketahui-red),” katanya.

Dijelaskannya, pada dasarnya tak ada larangan dana desa digunakan untuk program studi banding. Dengan catatan, kegiatan tersebut benar-benar tepat sasaran. Dia mencontohkan, studi banding bisa sja dilakukan misalnya di daerah tujuan memiliki sebuah inovasi seperti aplikasi terkait pengembangan desa.

“Pertanyaannya itu studi banding ke sana itu apa, mungkin di sana punya aplikasi apa, pemakaian dana desa bagus, enggak apa-apa. Pembelajaran kan jadi dana desa itu kan karena desa banyak auditornya sedikit, di sana misal punya aplikasi kalau orang mengajukan dana desa harus memasukan programnya apa, potret (diseleksi otomatis-red), kan bisa saja,” ungkapnya.

Jika dari hasil penelusuran nanti, kata dia, pihaknya tak menemukan kaidah-kaidah tersebut maka tak menutup kemungkinan ada penyimpangan dari kegiatan studi banding. “Boleh saja untuk studi banding dalam artian mencari ilmu. Kalau di sana orangnya pulang enggak dapat apa-apa, kita cek ke sana bukan ke desa ini tapi dia sebelahnya, itu baru suatu penyimpangan,” tuturnya.

Lebih lanjut dipaparkan Sugeng, untuk laporan yang masuk itu, KPK telah meminta bantuan kepada Pemprov Banten untuk melakukan klarifikasi. “Tolong dimonitor, klarifikasi dan koordinasi dengan Inspektorat untuk ke Pandeglang. Apapun asalnya (sumber dana desa-red), kewajiban monitor mau dari pusat maupun dari pemprov harus monitor,” ujarnya.

Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Banten untuk melakukan koordinasi dengan Pemkab Pandeglang. Hasil dari proses tersebut nantinya akan dilaporkan ke KPK. “Mohon segera ditindaklanjuti. Jangan laporannya bagus-bagus tapi KPK ada temuan seperti itu,” tegasnya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerntahan Desa (DPMPD) Pandeglang Ramadani menyatakan belum mengetahui hasil rencana aksi KPK di Pemprov Banten. “Yang berangkat (ke acara Renaksi KPK) Pak Iskandar (kepala BPKD),” kata Ramadani.

Disinggung soal pengakuan KPK yang mendapat laporan penggunaan DD di Pandeglang untuk studi banding kades dan perangkatnya ke luar daerah, Ramadani menyatakan akan mengkonfirmasi pernyataan KPK ke pejabat internal instanasinya. “Saya Plt dan baru dua minggu menjabat. Coba besok (hari ini -red) saya tanyakan ke intern kami,” kata Ramadani.

Sekadar informasi, para kepala desa se-Pandeglang awal September lalu ramai-ramai studi banding dan bimbingan teknis (Bimtek) ke Pulau Bali guna mempelajari keberhasilan Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam studi banding ini, para kepala desa membayar Rp10 juta dari dana desa ke penyelenggara studi banding yakni pihak ketiga. Di bulan yang sama, sejumlah sekretaris desa di Pandeglang juga melakukan studi banding ke Lombok dengan biaya Rp10 juta per orang. Pada bulan Desember 2018, para kades se-Pandeglang juga diketahui telah melakukan studi banding ke DI Yogyakarta dengan biaya Rp6 juta per kepala desa yang diambil dari dana desa. (dewa/muhaemin)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook