Pemkot Bakal Sanksi Sekolah Jual LKS

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 10 Oktober 2019 - 13:36:42 WIB   |  dibaca: 15 kali
Pemkot Bakal Sanksi Sekolah Jual LKS

KESEPAKATAN: Wakil Walikota Serang Subadri menandatangani surat kesepakatan yang dibuat oleh para kepala SMP dengan dindikbud, di SMPN 10 Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Rabu (9/10).

SERANG, BANTEN RAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) berkomitmen akan menindak tegas atau memberi sanksi kepada SMP yang masih menjual buku lembar kerja siswa (LKS). Tindakan tegas itu diketahui pada acara pembinaan para kepala SMP se-Kota Serang, sekaligus penandatangan surat kesepakatan yang dilakukan oleh para kepala SMP se-Kota Serang, di SMPN 10 Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (9/10).

Penandatangan surat kesepakatan itu pun disaksikan langsung Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin, Kepala Dindikbud Kota Serang Wasis Dewanto, Kabid SMP Sarnata, dan Kasi Sarpras Rahmat.

Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin menegaskan, bila kemudian hari ditemukan lagi sekolah menjual belikan buku LKS, pihaknya akan memberikan tindakan tegas berupa sanksi kepada sekolah. Sanksi itu sebagai bentuk efek jera kepada sekolah yang mencoba-coba melanggar peraturan pemerintah.

“Saya sepakat, dan Pak Kadis akan memberikan sanksi kepada guru-guru yang masih iseng-iseng jual beli LKS. Sudah tertera di sini (surat kesepakatan). Tergantung apa jenis pelanggarannya. Tidak ujug-ujug pemecatan saja. Kemungkinan juga ada pemotongan TPP, dan penundaan jabatan,” tegas Subadri kepada wartawan setelah acara tersebut.

Ia menjelaskan, penandatangan kesepakatan para kepala sekolah (kepsek) SMP se-Kota Serang ini merupakan tindaklanjut dari temuan beredarnya jual beli buku LKS di SMPN 23 Serang.“Ini juga bentuk komitmen Pemkot Serang menyelesaikan adanya kejanggalan-kejanggalan sekolah yang memperjualbelikan buluk LKS,” jelas dia.

Ia menyebutkan, salah satu poin yang disepakati oleh para kepsek SMP se-Kota Serang adalah meniadakan atau tidak mengulangi jual beli buku LKS di sekolah masing-masing. “Ditanda tangani oleh kepala sekolah di atas materai Rp 6.000, diketahui oleh kepala dinas (dindikbud), dan saya selaku Wakil Walikota Serang,” ucap dia.

Tak hanya kepala SMP, Subadri pun berencana akan mengumpulkan para kepala SD dan komite sekolah se-Kota Serang dalam waktu dekat ini. Rencana itu pun sebagai langkah upaya untuk mengantisipasi terjadinya jual beli buku LKS di jenjang SD.“Saya rencananya ditemukan atau tidak tetap, kepsek SD akan kita kumpulkan dalam waktu dekat ini.

Akan diberikan pembinaan juga. Mungkin sehari, dua hari ini. Untuk komite tadi saya sudah bebankan agar menyampaikan ke komite. Bila perlu komite dikumpulkan, saya akan hadir nanti. Yang terpenting buat saya tidak ada lagi jual beli LKS di SD dan SMP,” tegas dia.

Bagi wali murid yang merasa anaknya diminta untuk membeli buku LKS, bisa melaporkan kepadanya atau kepada Dindikbub Kota Serang.“Saya sudah membuka semua dari mulai telepon saya, kadis dan kabid dan yang lain lainnya, untuk menjaga hal-hal seperti ini,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dindikbud Wasis Dewanto mengatakan, pihaknya sejak 2014 yang lalu telah melarang pihak sekolah untuk melakukan jual beli buku LKS.
 "Seluruh kepala sekolah harus mengikuti peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan peraturan lain yang mengatur soal penggunakan buku pelajaran," tegas Wasis Dewanto.

Ia mengungkapkan, yang saat ini dipermasalahkan bukan lah buku LKS-nya, melainkan adanya jual beli buku LKS. Padahal, lanjutnya, segala bentuk jual beli buku telah dilarang oleh pemerintah."Bukan soal LKS-nya. Yang jadi masalah adalah saat lembar kerja siswa tersebut dijual. Dinas pendidikan sudah mengeluarkan larangan tersebut, hanya saja kejadian di SMPN 23 tersebut kami tidak mengetahui,” tutupnya. (harir/rahmat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook