Dewan Minta Parkir RSUD Gratis

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Kamis, 10 Oktober 2019 - 13:45:19 WIB   |  dibaca: 109 kali
Dewan Minta Parkir RSUD Gratis

DIKELUHKAN: Pengendara mobil sedang transaksi pembayaran parkir saat keluar dari RSUD Balaraja, kemarin.

KAB. TANGERANG, BANTEN RAYA - Sejumlah warga mengeluh dengan adanya pungutan retribusi parkir di tempat pelayanan publik milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Misalnya, RSUD Balaraja dan RSUD Kabupaten Tangerang. Keluhan warga itu ditanggapi DPRD Kabupaten Tangerang.Mereka meminta Pemkab Tangerang menggratiskan parkir kendaraan di RSUD milik Pemkab Tangerang tersebut.

Tokoh Pemuda Kecamatan Balaraja, Adam Muntaha menjelaskan, berdasarkan Pasal 62 ayat 2 poin A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan yang tidak termasuk obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah. “Jika mengacu pada UU itu, lahan parkir milik pemerintah tidak bisa dipungut pajak parkir maupun retribusi khusus,” jelas Adam kepada wartawan di RSUD Balarja, Rabu (9/10).

Namun, lanjut Adam, faktanya di RSUD Balarja dan RSUD Kabupaten Tangerang yang merupakan rumaah sakit milik Pemkab Tangerang setiap pengendara diwajibkan untuk membayar parkir. Untuk itu, Adam berharap, Pemkab Tangerang segera menghapus pungutan restribusi parkir di RSUD tersebut. “Saya minta biaya parkir di RSUD Balarja dan RSUD Tangerang digratiskan,” tutupnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Khloid Ismail mengaku mendukung agar parkir kendaraan di RSUD Balaraja dan RSUD Kabupaten Tangerang digratiskan. Alasanya adalah pertimbangan kemanusiaan dan RSUD merupakan tempat pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang kesehatan. “RSUD itu tempat pelayanan, jadi tidak seharusnya memungut restribusi parkir ke masyarakat,” kata Kholid wartawan melalui telepon.

Kholid kembali menegaskan, RSUD Balaraja dan RSUD Kabupaten Tangerang sebagai tempat pelayanan Pemkab Tangerang kepada masyarakat di bidang kesehatan. Untuk itu, pungutan biaya parkir kepada masyarakat dinilai tidak mendasar. “Saya berharap, dinas terkait harus tegas menyikapi persoalan tersebut. Walau nominal uang parkir itu tidak besar, tapi fungsi lahan itu sudah disalahgunakan. Ini tidak benar," tegasnya.

Menurut Kholid, perlu ada pembenahan dari aspek payung hukum, agar kantor atau tempat pelayanan publik tidak memungut biaya parkir kendaraan kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya sedang mempelajari dasar hukum pungutan retribusi parkir yang dilakukan di RSUD Balarja, RSUD Kabupaten Tangerang, dan kantor pelayanan publik lainnya.

“Jika pungutan restribusi parkir itu ada payung hukum berbentuk Perda (Peraturan Daerah red), pasti ada pengecualian. Nanti saya akan pelajari dahulu. Yang pasti, saya mendukung biaya parkir kendaraan di tempat pelayanan publik digratiskan,” tutupnya.

Kholid meyarankan, Pemkab Tangerang bisa mencari pengganti pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir kendaraan saat akan menghilangkan biaya parkir di RSUD Balarja dan RSUD Kabupaten Tangerang. Misalnya, memaksimalkan tempat parkir di luar badan jalan atau membuat tempat penitipan kendaraan. “Saya yakin, jika biaya parkir RSUD Balaraja dan RSUD Kabupaten Tangerang digratiskan, tidak akan mengurangi PAD,” pungkasnya. (imron).

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook