Mantan Pjs Kades Ciandur Dituntut 6,6 Tahun Penjara

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Kamis, 10 Oktober 2019 - 14:30:09 WIB   |  dibaca: 160 kali
Mantan Pjs Kades Ciandur Dituntut 6,6 Tahun Penjara

SIDANG : Terdakwa dugaan korupsi ADD di Desa Ciandur, Kecamatan Saketi, Iyan Safrudin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Rabu (9/10).

SERANG, BANTEN RAYA - Mantan pejabat sementara (Pjs) Kades Ciandur, Kecamatan Saketi, Iyan Safrudin terdakwa kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2016, dituntut 6,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pandeglang di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Rabu (9/10).

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU Kejari Pandeglang Adib Fahri menyatakan, terdakwa Iyan Safrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor."Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata JPU kepada Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Ramdes disaksikan oleh terdakwa.

Selain pidana penjara, Adib menambahkan terdakwa juga dikenakan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, serta diharuskan membayar uang pengganti Rp416,761,202 atau diganti dengan pidana penjara selama 3,3 tahun kurungan. "Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selama satu bulan setelah putusan pengandilan tetap, maka hartanya akan disita oleh Kejaksaan Negeri," tambahnya.

Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa juga tidak mengembalikan kerugian negara. Hal yang meringankan terdakwa yakni mengaku bersalah, bersikap sopan selama persidangan dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan fakta persidangan, dari hasil audit dari BPKP Perwakilan Banten, penggunaan dana desa Ciandur 2016 terdapat kerugian negara sebesar Rp416.319.202. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan dari hasil audit dari ahli teknik sipil Mathla’ul Anwar (Unma) Banten yang menyatakan pekerjaan proyek fisik tidak sesuai spesifikasi dan terdapat selisih anggaran.

Selisih pekerjaan fisik itu mulai dari paving block Rp69 juta, pengaspalan Rp77,305 juta, bak sampah Rp2,014 juta, taman pintar Rp7,2 juta, sarana olahraga Rp2,3 juta, rehab posyandu Rp6,4 juta. Lalu, tembok penahan tanah (TPT) Rp57,473 juta dan drainase Rp61,070 juta. Penggunaan dana desa untuk non fisik seperti kegiatan keagamaan, operasional RT/RW dan operasional perkatantoran juga terdapat selisih dari pagu anggaran yang telah disusun dalam rencana anggaran biaya atau RAB dan untuk operasional RT/RW nilai kerugian negara Rp3,6 juta.

Atas tuntutan itu, terdakwa Iyan Safrudin meminta kepada majelis hakim untuk melakukan pembelaan atau pledoi. Sidang selanjutnya akan digelar pekan depan pada Rabu (16/10) mendatang."Baik, kami beri waktu satu minggu untuk melakukan pembelaan," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Ramdes.

Untuk diketahui, pada Selasa (8/10) kemarin JPU Kejari Pandeglang juga telah menuntut dua terdakwa kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan ADD dan DD tahun 2016 yaitu Kades Pari, Kecamatan Mandalwangi, Atok Suanto dan Pjs Kades Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi, Dadih.

Kedua terdakwa dituntut dituntut 6,6 tahun penjara, dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain denda, keduanya juga diharuskan membayar uang pengganti. Untuk terdakwa Atok diharuskan membayar uang pengganti Rp311 juta dan terdakwa Dadih Rp416 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3,3 tahun kurungan.

Pada Juli 2019 lalu, Kejari Pandeglang telah menetapkan tiga Pj Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan ADD dan DD. Ketiga ASN itu, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ADD dan DD tahun anggaran 2016 setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan.

Adapun modus para pelaku sebagian besar berkaitan dengan pemalsuan nota kosong untuk sejumlah kegiatan. Kemudian ada pula modus me-mark up pembiayaan sejumlah proyek. Dengan total kerugian negara dari ketiganya mencapai Rp1 miliar lebih. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook