Mafia Tanah Hambat Investasi Rp 50 Triliun

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 12 Oktober 2019 - 11:06:58 WIB   |  dibaca: 67 kali
Mafia Tanah Hambat Investasi Rp 50 Triliun

MAFIA TANAH: Polda Banten mendapat penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional setelah berhasil membongkar mafia tanah, kemarin.

SERANG, BANTEN RAYA- Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan penghargaan kepada Polda Banten yang menjadi bagian dari tim pemberantasan mafia tanah, Jumat (11/10).

Untuk diketahui, penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada 21 penerima dari jajaran PMJ dan Polda Banten, di gedung ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Penghargaan diberikan karena Polda dinilai berhasil mengungkap kasus mafia tanah yang menghambat kegiatan pembangunan pabrik petrokimia milik PT Lotte Chemical Indonesia dengan nilai investasi Rp 50 triliun di Provinsi Banten.

Kasatgas Pemberantasan Mafia Tanah AKBP Sofwan Hermanto membenarkan  bahwa Polda Banten mendapatkan penghargaan dari Kementerian ATR/BPN yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPR Sofyan Djalil di Jakarta. Salah satu yang jadi sorotan yaitu pengungkapan kasus mafia tanah di kawasan PT Krakatau Steel (KS)."Dalam kasus di Banten itu bisa menghambat paling sedikit Rp 50 triliun dan dampaknya luar biasa. Di atas HPL (hak penggunaan lahan) yang dikuasai sejak tahun 1960-an oleh PT Krakatau Steel, tiba-tiba diklaim hak milik seseorang," katanya kepada wartawan.

Sofwan menjelaskan, mafia tanah yang mengklaim tanah di PT KS tersebut juga telah mengirimkan surat ke Lotte Chemical Indonesia dengan tembusan ke presiden, kementerian ATR, gubernur Banten, kapolri dan kapolda Banten. Surat tersebut berisi agar pihak Lotte tidak melakukan aktivitas dan transaksi jual beli."Akibat enam surat yang beredar tersebut, dan diterbitkan ke sejumlah instansi dan perusahaan, sehingga mengganggu kegiatan pembangunan di wilayah Banten, dan mengganggu investasi dari Lotte Chemical senilai kurang lebih Rp 50 triliun," kata Sofwan.

Sofyan mengungkapkan, selain menghambat investasi, pada beberapa kasus lainnya mafia tanah juga telah merugikan masyarakat dan mengeruk keuntungan hingga Rp 200 miliar. Tercatat setidaknya ada 10 perkara soal sengketa tanah yang diungkap oleh Polda Banten sepanjang Oktober 2018 sampai Oktober 2019."Sepuluh perkara ini menjadi skala prioritas yaitu perkara memalsukan isi warkah atau lampiran persyaratan untuk memohon SHM, dalam hal ini terbitnya 5 SHM dan 9 SPPT atas nama MH di wilayah Cilegon dan saat ini sudah diamankan sejak 24 September 2019," ungkapnya. (darjat/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook