Direksi KS Komit Perkuat GRC

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 17 Oktober 2019 - 12:32:23 WIB   |  dibaca: 40 kali
Direksi KS Komit Perkuat GRC

PENGARAHAN GRC : Suasana pengarahan terkait penguatan GRC kepada jajaran Direksi PT KS dan Grup, Rabu (16/10).

CILEGON, BANTEN RAYA - PT Krakatau Steel (KS) dan Grup beserta afilisasi mengundang Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Akuntan Negara, Bonny Anang Dwijanto, Rabu (16/10).

Dalam acara yang digelar di Convention Hall Hotel The Royale Krakatau Cilegon, Bonny memberikan pengarahan sekaligus penguatan Governance, Risk and Compliance (GRC) atau Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan dalam Suatu Perusahaan.

Hadir dalam acara itu, seluruh jajaran Direksi PT KS dan Grup, termasuk juga jajaran direksi perusahaan afiliasi dan lembaga lain yang berada di bawah naungan PT KS.Direktur Utama (Dirut) PT KS, Silmy Karim mengatakan, untuk membangun suatu organisasi yang kuat dan kompetitif, harus memiliki semangat dalam mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko, pengendalian, kepatuhan, dan kepastian dalam menghadapi dinamika perkembangan dunia yang sangat pesat.

"Sebenarnya tata kelola bukan dalam rangka pencegahan hal-hal yang kemungkinan berefek negatif tapi juga merupakan keunggulan dari suatu organisasi. Saya ingin tata kelola itu menjadi suatu kekuatan yang dimiliki KS," katanya.

Silmy menuturkan, jika KS memiliki tata kelola yang baik tentu akan mendorong banyak pihak untuk bermitra dengan KS."Jadi tata kelola itu bukan hanya sebagai pelengkap, tapi jadikan suatu keunggulan. Makanya jangan dulu berpikiran negatif terhadap mitra tapi harus berpikiran positif. Jika kita positif, mitra pun akan berpikiran positif, sehingga kerjasama akan terjalin dengan baik," ujarnya.

Untuk itu, Silmy berharap dengan hadirnya perwakilan BPKP bisa memberikan semangat dan penguatan bagi seluruh jajaran Direksi KS dan Grup untuk menerapkan GRC agar semakin berkembang kearah yang lebih baik.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Bonny Anang Dwijanto dalam pengarahannya mengatakan, perusahaan negara adalah instrumen untuk mengoptimalkan sumber daya pembangunan yang diharapkan memberikan dampak maksimal dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Untuk itu, keistimewaan yang telah diberikan oleh negara untuk mengelola sebagian sumber daya pembangunan, seharusnya mampu menggerakkan kinerja yang lebih berkualitas."Dengan menerapkan GCG (Good Corporate Governance), perusahaan negara diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan dan dapat me-leverage sumber daya yang diamanahkan," katanya.

Dengan kata lain, lanjut Bonny, perusahaan negara harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

"Kalau hal itu tidak diterapkan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi korupsi, kinerja perusahaan yang sangat rendah, dan reputasi perusahaan yang buruk sehingga pada akhirnya menjadi salah urus dan menyebabkan kebangkrutan," paparnya.

Maka dari itu, Bonny menjelaskan, tantangan bagi perusahaan adalah mengintegrasikan penerapan GRC pada bisnis yang kompleks."Pendekatan sistematis atas penyebaran informasi harus dilakukan agar setiap individu mendapatkan pemahaman sasaran organisasi yang benar sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi ketidakpastian dan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan sasaran dapat dicapai dengan baik, tepat dan efektif," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Iip Arief Budiman menyatakan, hadirnya Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara sangat baik dalam mengingatkan kembali pentingnya penguatan nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan bisnis perseroan."Sebagai bagian dari BUMN ada banyak hal, regulasi, tuntutan, yang peran dan lain-lainnya harus diperhatikan disamping itu semua ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi perseroan," katanya.

Iip mengungkapkan, semua hal yang dilakukan di KIEC sudah dikemas dalam regulasi internal. Contohnya, ada prosedur pengadaan barang dan jasa yang sudah diatur dengan mengacu pada peraturan terkait seperti Permen BUMN dan perundang-undangan terkait lainnya."Semuanya sudah diramu dalam prosedur. Begitu juga dengan penguatan nilai-nilai GCG yang lain," ucapnya. (danang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook