Kejati Segera Umumkan Tersangka Kasus JLS

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 17 Oktober 2019 - 15:24:26 WIB   |  dibaca: 48 kali
Kejati Segera Umumkan Tersangka Kasus JLS

SERANG, BANTEN RAYA- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sudah mengantongi nama-nama tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon senilai Rp 14 miliar tahun 2013. Dalam waktu dekat, kejati akan mengungkap nama-nama tersangkanya. Saat ini penyidik hanya tinggal menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Aspidsus Kejati) Banten Sekti Anggraini mengatakan, hasil pemeriksaan atau audit fisik JLS Kota Cilegon sudah selesai dilakukan. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci hasil audit tersebut."Hasil audit fisik sudah keluar pekan lalu. Kita menggunakan ahli dari Unpar (Universitas Parahyangan) Bandung," katanya kepada Banten Raya, kemarin.

Sekti menambahkan, saat ini penyidik Kejati Banten masih menunggu hasil audit kerugian negara atas proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon tahun 2013 lalu."Untuk ekpose sudah kita lakukan, tapi hasil auditnya belum keluar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada," jelasnya.

Sekti mengungkapkan meski audit kerugian negara belum keluar, dirinya memastikan jika penyidik sudah mengantongi nama-nama calon tersangkan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan JLS tersebut."Sudah ada calon tersangkan. Iya lebih dari satu," ungkapnya.

Sebelumnya, Kajati Banten Happy Hadiastuty mengatakan, kasus dugaan korupsi JLS Kota Cilegon mulai dilakukan penyelidikan oleh Kejati Banten pada 5 Juli 2019. Kasus itu naik ke tahap penyidikan pada 9 Juli 2019."Untuk titik lokasi JLS yang tengah kita lidik dari kilometer 5+19 hingga KM 8+66, jalur kanan," katanya.

Menurut Happy, penyidik Kejati Banten menduga ada ketidakberesan dalam proses lelang proyek, hingga pelaksanaan kegiatan proyek peningkatan lapis beton tahun 2013 tersebut.
"Mulai dari pelelangan dari ULP (unit layanan pengadaan) sudah ada indikasi, dan pengerjaannya juga ada indikasi," ujarnya.

Happy mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), pelaksana kegiatan hingga pejabat lainnya yang diduga terlibat dalam kasus tersebut."Sudah 80 persen (orang-orang yang terlibat) kita periksa. Mulai dari PA (pengguna anggaran), KPA (kuasa pengguna anggaran), PPK (pejabat pembuat komitmen), pejabat pengadaan dan rekanan. Total semuanya ada 8 orang," ungkapnya. (darjat/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook