Pemkab Sosialisasikan SLRT

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Kamis, 17 Oktober 2019 - 15:35:37 WIB   |  dibaca: 64 kali
Pemkab Sosialisasikan SLRT

SOSIALISASI SLRT : Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa menyerahkan cenderamata kepada perwakilan Kemensos Said Mirza Pahlevi pada acara sosialisasi SLRT, Rabu (16/10).

SERANG, BANTEN RAYA - Pemkab Serang terus berupaya meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Salah satunya melalui program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang diberikan khusus kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mendapatkan layanan dengan cepat, efektif, dan terintegrasi.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa menjelaskan, SLRT merupakan sistem yang membantu identifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan menghubungkan pada program yang dikelola oleh pemerintah.

“SLRT dan Puskesos sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin atau rentan mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial lebih cepat serta menyeluruh,” ujar Pandji pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyelenggara SLRT dan Puskesos Tahun 2019 di Aula Setda Kabupaten Serang, Rabu (16/10).

Ia menuturkan, bimtek SLRT dan Puskesos bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan teknis dalam menerima pengaduan layanan dan rujukan terpadu tingkat kabupaten maupun desa. “Daerah yang menjadi penyelenggara SLRT dan Puskesos yakni di Kecamatan Ciruas Desa Pelawad dan Kecamatan Tanara di Desa Tanara,” katanya.

Adapun organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penghubung SLRT yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketenagakerjaan dna Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang.

Sedangkan, SLRT sendiri merupakan Program dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang ditetapkan oleh mantan Menteri Sosial Idrus Marham pada tanggal 2 Agustus 2018 di Jakarta. Hal itu, menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos RI Said Mirza Pahlevi mengatakan, bimtek bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat dilayani dalam satu pintu melalui SLRT. Sehingga, masyarakat tidak datang langsung ke OPD untuk mendapatkan bantuan sosial meskipun belum terdaftar di Disdukcapil. “Jadi masyarakat cukup datang ke SLRT terdekat baik di kantor desa maupun puskesmas,” katanya. (*/fikri/tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook