Pejabat Wajib Follow Medsos Bawahan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 17 Oktober 2019 - 16:48:48 WIB   |  dibaca: 57 kali
Pejabat Wajib Follow Medsos Bawahan

SERANG, BANTEN RAYA – Seluruh pejabat di lingkup Pemprov Banten wajib mem-follow atau mengikuti akun media sosial (medsos) bawahannya. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang bertujuan mengantisipasi aparatur sipil negara (ASN) mengunggah konten yang dianggap tak pantas.

Seperti diketahui, belum lama ini BKN meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) yang berpangkat tinggi untuk memantau media sosial bawahannya. Sebelumnya, diterbitkan pula surat edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor K.26-30/V.72/-2/99 yang diterbitkan pada 31 Mei 2018.

SE itu perihal pencegahan potensi gangguan ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PNS. Salah satu poinnya adalah larangan menyebarluaskan berita bohong dan bermuatan ujaran kebencian baik secara langsung maupun melalui medsos.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pada dasarnya pihaknya akan menindaklajuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat tersebut. “Kita teruskan kebijakan itu,” ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Rabu (16/10).

Disinggung apakah itu untuk mengantisipasi adanya unggahan yang tak pantas atau bernada ujaran kebencian seperti arahan BKN, mantan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang ini mengamininya. Dia juga tak menampik, tindak lanjut atas arahan itu ditujukan juga agar para pejabat bisa melakukan antisipasi dan pembinaan sejak awal kepada jajarannya.“(ASN yang kedapatan mengunggah sesuatu yang tak pantas di akun medsos diberi) sanksi didasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai,” katanya.

Mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Tangerang itu mengaku, untuk saat ini BKD belum menerima laporan ataupun temuan terkait yang dilarang itu pada ASN Pemprov Banten. Pihaknya membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memberikan laporan jika ada ASN pemprov yang diduga melanggar ketentuan tersebut.
“Sejauh ini belum ada info soal itu. Kita akan tindak lanjuti (jika ada) laporan masyarakat karena sudah ada kebijakannya,” ungkapnya.

Salah seorang ASN Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya mengkritisi kebijakan itu yang dinilainya sebagai bentuk pengekangan. Menurutnya, pembinaan itu tak seharusnya menjamah ruang yang bersifat privasi. Kemudian juga, sebagai seorang ASN sudah menjadi kodratnya menjadi pantauan publik walau tak dipantau langsung oleh atasannya.

“Semua masyarakat tanpa terkecuali punya hak yang sama dalam berpendapat di tempat umum termasuk medsos, asal enggak melanggar norma-norma yang berlaku. Kalau seperti begitu, namanya pengekangan terhadap ekspresi ASN dalam berpendapat. Balik lagi dong ke orde baru, ketika kebebasan berpendapat dan pers dibredel,” tuturnya.

Menurut ASN yang berkantor tak jauh dari Pendopo Gubernur Banten itu, penyampaian pendapatan adalah hal yang lumrah asal tak bertentangan dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Kalau sekadar berkeluh kesah tapi dengan bahasa yang ditoleransi, saya rasa semua masyarakat punya hak yang sama,” ujarnya.  

Terpisah, aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang Faisal Dudayef menilai, kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang berlebihan. Menurutnya, ASN sudah memiliki saringan tersendiri sehingga tak perlu diawasi sebegitu berlebihnya.

“Secara subtansi niatnya baik, namun saya pikir terlalu lebay lah. Pegawai juga saya yakini telah melakukan pendidikan formal dan mengenyam pendidikan tinggi. Paham betul etika-etika dalam bermedia sosial. Tinggal bagaimana BKN mampu mengingatkan kepada seluruhnya,” katanya.

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi Untirta itu meminta kepada BKN untuk bisa mengkaji lebih dalam terkait kebijakannya tersebut. Dari kacamatanya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan.“BKN juga mengkaji lebih dalam soal kebijakan ini. Jangan membuat kebijakan dilihat dari satu sisi tapi diperhitungankan matang-matang, jangan sampai membuat kebijakan yang membuat gaduh juga,” pungkasnya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook