Akan Pangkas Jabatan Eselon

nurul roudhoh   |   Nasional  |   Senin, 21 Oktober 2019 - 13:27:04 WIB   |  dibaca: 79 kali
Akan Pangkas Jabatan Eselon

MENYAPA PARA RELAWAN : Presiden Joko Widodo didampingi Gibran Rakabuming keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menyapa para relawan sebelum menuju gedung DPR/ MPR RI, Minggu (20/10).

JAKARTA - Perubahaan besar-besaran terhadap eselonisasi pejabat menjadi target Presiden Joko Widodo dalam memperpendek kendali birokrasi. Terlebih, cara ini sebagai upaya memberikan ruang pelayanan investasi yang selama ini berbelit-belit.

"Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong," kata Presiden Jokowi saat pidato usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 di Gedung MPR, Jakarta, kemarin (20/10).

Menurutnya saat ini jumlah eselon sudah terlalu banyak. Diketahui saat ini terdapat empat level eselon dalam jabatan struktural di pemerintahan. "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?" terangnya.

Dengan banyak level pada tatanan birokrasi itu, Jokowi bakal memotongnya hanya menjadi dua. Nantinya jabatan itu akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keadilan dan kompetensi. "Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," katanya.

Selain itu, dalam pidatonya, Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," katanya.

Menanggapi hal ini, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat, rencana tersebut akan membantu upaya reformasi struktural, apalagi jika berpengaruh positif terhadap postur belanja fiskal negara.

Misalnya, jika realisasi penyederhanaan birokrasi pemerintahan itu bisa memindahkan (relokasi) anggaran untuk belanja pegawai, menjadi anggaran untuk belanja modal sektor infrastruktur maupun sektor produktif lain."Belanja pegawai porsinya lumayan besar yakni 26 persen dari total belanja kementerian maupun lembaga. Setuju kalau birokrasi dipangkas karena itu sumber lambatnya proses perizinan," ujar dia.

Namun, Bhima enggan terlalu optimistis. Dia mengatakan lebih baik menunggu realisasi rencana tersebut. Dia meminta Jokowi memberi gambaran detail dan teknis mengenai rencana penyederhanaan biroktasi tersebut dan membuktikannya. "Ya kalau dulu di pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor juga janjinya sama untuk efisiensi birokrasi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan bahwa secara substansi, isi pidato Jokowi tidak ada yang baru. Pada hakikatnya, pidato awal Presiden Jokowi yang disampaikan saat pelantikan isinya sudah sering disampaikan sebelumnya. Poin-poinnya sudah ada dalam 5 Visi Jokowi.

Dia menjelaskan dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan strategi kebijakan pembangunan yang mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi selama lima tahun ke depan.
Faktor yang tidak kalah penting untuk mewujudkan harapan tersebut adalah kualitas dan integritas menteri dalam kabinet pemerintahan yang sesaat lagi akan diumumkan."Selain itu, diperlukan stabilitas politik dan keamanan sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan agenda pembangunan yang diharapkan," jelasnya. (fin)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook