Warga Diminta Tak Beli Kendaraan dari Luar Banten

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 22 Oktober 2019 - 14:49:38 WIB   |  dibaca: 68 kali
Warga Diminta Tak Beli Kendaraan dari Luar Banten

SEGERA BALIK NAMA : Sejumlah kendaraan mengantre melintas di lampu lalu lintas simpang empat Ciceri, Kota Serang, belum lama ini.

SERANG, BANTEN RAYA – Warga Banten diharapkan tak membeli kendaraan bermotor dari luar Provinsi Banten. Sebab, pajak yang dibayarkan tidak akan diterima oleh Banten, melainkan terhimpun di daerah tempat kendaraan tersebut dibeli.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, mereka yang berdomisili di Banten sudah selayaknya untuk membeli kendaraan di Banten juga. Pasalnya, mereka akan lebih sering berlalu lintas dan menggunakan fasilitas infrastruktur di Banten.  

“Diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat Banten jangan membeli kendaraan dari luar karena mereka akan selalu berlalu lintas berkendaranya ya di wilayah Provinsi Banten. Jadi alangkah naifnya kalau membeli kendaraan di luar Provinsi Banten,” ujarnya, kemarin.

Ia menuturkan, selain akan menggunakan fasilitas, membeli kendaraan di Banten juga akan memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebaliknya, jika memberi kendaraan dari luar daerah walau warga berdomisili Banten namun PKB-nya tak akan masuk pada pendapatan daerah Banten. “Pajaknya masuk ke laur daerah, tidak ke Provinsi Banten,” katanya.

PKB, kata dia, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah Pemprov Banten yang pada Perubahan APBD ini ditarget mencapai Rp11,8 triliun. Dari jumlah tersebut, disuplai dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp7,3 triliun. Rp6,9 trliun diantaranya adalah dari sektor pajak daerah termasuk PKB didalamnya.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat Banten untuk membangun infrastruktur Provinsi Banten sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Semua infrastruktur kita yang kewenangan provinsi tinggal 14 kilometer lagi. Semua sudah jalan mantap, itu semua dari mana? Itu dari hasil pajak kendaraan,” ungkapnya.

Disinggung bagi warga yang sudah telanjur membeli kendaraan dari luar Banten, Opar mengimbau untuk segera dilakukan proses balik nama. Terlebih saat ini Pemprov Banten masih membebaskan bea mutasi masuk ke Banten hingga 31 Oktober. “Aturannya ada, tiga bulan berdomisili di Banten harus segera melakukan balik nama,” tuturnya.  

Selanjutnya, Opar juga mengajak semua pemilik kendaraan bermotor untuk bisa membayar PKB tepat waktu.  “Kendaraan di Provinsi Banten 5,12 juta unit dimana roda dua mencapai 4,14 juta. Yang menunggak pajak 2,1 juta dimana kendaaraan rodanya mencapai 1,9 juta unit,” ujarnya.  

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten Agus Supriyatna meminta, agar Pemprov Banten bisa menggali pendapatan daerah dari sektor selain PKB dan bea balik nama kenderaan bermotor (BBNKB). Saat ini, pemprov masih sangat tergantung pada pajak tersebut.“Masih bergantung dari pajak kendaraan, sehingga pada saat daya beli masyarakat turun akan memengaruhi,” tutur mantan Ketua KPU Provinsi Banten ini. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook