Permahi Banten Kaji Hukum Korupsi

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Jumat, 01 November 2019 - 12:48:44 WIB   |  dibaca: 305 kali
Permahi Banten Kaji Hukum Korupsi

SEMINAR: Para pembicara saat memaparkan materinya dalam Seminar Nasional Hukum di Aula Bapeda Banten di kawasan KP3B, Palima, Kamis (31/10).

SERANG, BANTEN RAYA-Secara struktur, Indonesia memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara substansi Indonesia punya Undang-undang KPK. Tapi korupsi masih sering terjadi, hal tersebut disebabkan penegakan hukum cenderung menggunakan pola-pola substansi dan struktur saja, tapi melupakan pendekatan yang bersifat kultur.

Hal tersebut diungkapkan Bachtiar Baetal, pakar hukum tata negara saat menjadi pembicara dalam kegiatan Seminar Hukum Nasional yang digelar oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) di Aula Bapeda Banten, Kamis (31/10).

Menurutnya, dalam penegakan hukum, khususnya pencegahan tindak pidana korupsi langkah yang baik adalah dengan mengedepankan pendekatan legal cultur. Misal, kenapa denda itu tidak efektif."Ada yang namanya konsep hukuman permaluan atau shaming punishment. Itu lebih dahsyat daripada hukuman fisik, badan dan merampas kemerdekaan," kata Bachtiar kepada peserta Seminar Hukum Nasional.

Jika ada pelaku korupsi dan tidak ingin membayar denda, lanjutnya, seharusnya penegakan hukum yang harus dilakukan dengan melakukan hukum permaluan itu. Misalnya, pelaku korpsi diminta untuk melakukan pekerjaan sosial, namun menggunakan pakaian "I Am Coruptor".

"Artinya, orang Indonesia ini malunya lebih tinggi, karena memiliki budaya ketimuran. Dengan adanya hukum permaluan tersebut, maka pelaku korupsi akan memilih untuk membayar denda dan pejabat di Indonesia tidak akan mau untuk melakukan tindak pidana korupsi karena khawatir dikenakan hukuman permaluan tersebut," ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Ahmad Sunan, Ketua Pelaksana kegiatan mengatakan, kegiatan ini mengambil tema "Menakar Demokrasi dan Hukum Pasca Reformasi". Kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta, yang berasal dari UIN Banten, Untirta, Unma Pandeglang, Uniba, mahasiswa jambi dan mahasiswa Tangerang."Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para mahasiswa untuk lebih sadar mengenai fenomena hukum dan demokrasi, yang saat ini terjadi di Indonesia serta lebih kritis menghadapinya," katanya.

Senada disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Permahi, Andrean Saefudin, demokrasi dan hukum saat ini harus diperharui. "Kami siap menjadi mitra kritis dan mitra strategis. Saya berharap ada tindak lanjut dari kegiatan ini," imbuhnya. (satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook