Dana BOP Rp 12 Miliar Terancam Tak Terserap

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Sabtu, 02 November 2019 - 11:14:55 WIB   |  dibaca: 41 kali
Dana BOP Rp 12 Miliar Terancam Tak Terserap

LOMBA GAMBAR : Anak PAUD salah satu PAUD di Kabupaten Tangerang mengikuti lomba menggambar di Gedung Serba Guna (GSG), Puspemkab Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, kemarin.

KAB. TANGERANG, BANTEN RAYA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tangerang memprediksi bantuan operasional pendidikan (BOP) sebesar Rp 12 miliar untuk lembaga PAUD, TK, dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Tangerang terancam tidak terserap. Pasalnya, ribuan lembaga pendidikan belum mengajukan proses pencairan. Padahal, waktu sudah mepet dengan tutup buku tahun anggaran 2019.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) BPKAD Kabupaten Tangerang, Edi Supriyatna mengatakan, ada sekitar 1.067 PAUD yang belum mengajukan pencairan tahap kedua ke BPKAD melalui Dinas Pendidikan (Dindik). Ribuan lembaga pendidikan itu dengan rincian 75 PAUD, 413 TK, 578 kelompok bermain. “Dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 23 miliar, penerima bantuan baru menyerap dana sekitar Rp 11 miliar. Artinya Rp 12 miliar yang belum terserap,” kata Edi kepada wartawan, Jumat (1/11).

Edi menjelaskan,sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP PAUD. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, minimal sekolah sudah memiliki 12 siswa, memiliki izin operasional, dan masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik). "Pengajuan BOP tahap II ini, tidak mesti melampirkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), karena pengajuan pada tahap I sudah dilampirkan," jelasnya.

Terpisah, Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat mengatakan, secara teknis pengalokasian BOP ini berada di Dindik melalui dana alokasi khusus (DAK). Namun, BPKAD hanya ketitipan anggaran yang bersumber dari dana perimbangan yang harus ada di BPKAD. “Kita menerima daftar nominatifnya dari tim verifikasi yang dibentuk oleh dinas pendidikan. BPKAD tidak ikut campur atas siapa saja pihak yang berhak menerima dana tersebut,” katanya.

Ahmad menambahkan, dalam menentukan pihak penerima BOP, Dindik yang mengusung data definitif berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan hasil koordinasi dengan Kemendikbud. Kemudian dibuatkan dalam Surat Keputusan Bupati. “Dasar kami dalam mengalokasikan dana tersebut berdasarkan SK Bupati,” ujarnya.

Kepala Dindik Kabupaten Tangerang, Saefullah mengatakan, jika tidak ada masalah terkait dengan pengumpulan syarat pencairan BOP. Berdasarkan data, sudah ada 90 persen lebih berkas lembaga yang sudah masuk. “Kami tengah membuatkan NPHD (Nota Pengantar Hibah Daerah_red) untuk lembaga yang sudah selesai persyaratannya,” singkatnya melalui telepon. (imron).

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook