APBD Lebak Defisit Rp 150 Miliar

nurul roudhoh   |   Lebak  |   Selasa, 05 November 2019 - 12:11:48 WIB   |  dibaca: 57 kali
APBD Lebak Defisit Rp 150 Miliar

PARIPURNA: Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya (kanan) membacakan nota pengantar bupati atas raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, di gedung DPRD Lebak, Senin (4/11).

LEBAK, BANTEN RAYA- APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2020 mengalami defisit sebesar Rp 150 miliar. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Dede Jaelani kepada Banten Raya usai mengikuti rapat paripurna nota pengantar bupati atas raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, di gedung DPRD Kabupaten Lebak, Senin (4/11)."Tadi sudah disampaikan oleh bupati, rancangan APBD 2020 sebesar Rp 2,25 triliun. Defisit sekitar Rp 150 miliar," kata Dede Jaelani.

Defisit terjadi karena penyesuaian DAU dan DAK serta kebijakan pemerintah mengenai kenaikan BPJS sebesar 100 persen. Sementara untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau yang biasa disebut sebagai jaminan kesehatan cakupan semesta bisa mencapai 95 persen, Pemkab Lebak membutuhkan anggaran Rp 25 miliar. "Belum teranggarkan, kemudian yang PNS setelah kita hitung sekitar Rp 37 miliar. Nah ini (kaitan defisit) justru akan kita diskusikan dengan dewan," katanya.

Sekda mengaku banyak cara untuk mengatasi defisit APBD 2020 Rp 150 miliar. Menurutnya, pemkab sudah mulai merancang akan mengurangi biaya operasional termasuk biaya perjlanan dinas. "Kita sudah kurangi semua, kemarin, malahan saya juga kasihan ada dua OPD yang tidak punya perjalanan dinas," katanya.

Sekda mengatakan, kedua OPD yang tidak mempunyai anggaran perjalanan dinas yaitu Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Koperasi. "Sebenarnya kasihan kita juga, nanti akan lakukan evaluasi lagi. Keduanya secara terpaksa kita menunda kegiatan yang sudah masuk rencana kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (RKUA-PPAS), terus juga mungkin pengurangan volume termasuk BPJS, menjadi tidak bisa UHC," katanya.

Lebih lanjut Sekda Dedemenjelaskan, sebenarnya kemarin sudah UHC sudah 96 persen. Namun karena ada penonaktifan sebanyak 41 ribu penerima iuran bantuan BPJS menjadi nambah volume dan satuan."Tujuh tahun menjadi ketua tim anggaran pemerintah daerah baru sekarang paling repot karena bertubi-tubi. Karena DAK, DAU tidak sesuai harapan. Kemudian datang kebijakan baru yang memang harus diakomodir, sekarang ada keterlambatan termasuk harga satuan barang e-katalog baru keluar," katanya.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menguraikan, struktur rancangan APBD tahun 2020, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,25 triliun, belanja daerah Rp 2,23 triliun, dan pembiayaan daerah sebesar Rp 21,4 miliar. Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah senantiasa berkomitmen meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka penguatan kapasitas fiskal. Dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Melalui komitmen tersebut, proyeksi pendapatan daerah pada APBD 2020 masih akan mengalami penyesuaian. Perihal rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2020 telah terbit, begitu pula dengan alokasi sementara bagi hasil pajak dari provinsi, kita berharap agar Pemprov Banten juga segera menetapkan alokasi bantuan keuangan sehingga pada saat penetapan APBD nanti telah terakomodir," katanya.

Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat menuturkan, terkait defisit anggaran pihaknya secara bersama-sama akan melakukan kajian mendalam. "Mudah-mudahan nanti sebelum APBD ditetapkan ada titik temu. Salah satu yang sedang diupayakan kita minta bantuan keuangan provinsi," katanya. (purnama/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook