Hapus Kesenjangan Ekonomi Perempuan

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Rabu, 06 November 2019 - 10:20:39 WIB   |  dibaca: 61 kali
Hapus Kesenjangan Ekonomi Perempuan

DIBENTUK : Kepala DP3AKB Kota Cilegon, Heni Anita Susila foto bersama Pengurus Forum Puspa Kota Cilegon, kemarin.

CILEGON, BANTEN RAYA - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kasejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kota Cilegon. Forum yang berisi perwakilan lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu mendorong program penghapusan kesenjangan ekonomi kaum perempuan.

Kepala DP3AKB Kota Cilegon, Heny Anita Susila menjelaskan, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) forum nanti memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga lahir banyak kebijakan mengarah kepada kesejahteraan perempuan dan anak, termasuk soal kesenjangan ekonomi bagi kaum perempuan.

“Nantinya menggalang dukungan dari berbagai elemen dalam mempromosikan program unggulan three ends, dimana salah satunya ialah menghapuskan kesenjangan perekonomian kaum perempuan," katanya kepada Banten Raya, Selasa (5/11).

Heni menyatakan, dengan Forum Puspa Kota Cilegon diharapkan ada sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dengan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam percepatan dan efektifitas mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cilegon. Nantinya forum ini akan membuat program-program berkenaan dengan perekonomian perempuan.

"Pembentukan Forum Puspa ini merupakan upaya dari Pemerintah Kota Cilegon untuk bagaimana perlunya penanganan khusus agar percepatan kesetaraan bisa dilakukan di Kota Cilegon, khususnya perekonimian," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Forum Puspa Kota Cilegon, Gema Eka Sari mengungkapkan, adanya forum tersebut juga berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen-PPA) RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Ada dasar hukumnya. Kami ingin jika soal perlindungan dalam bidang ekonomi terhadap kaum perempuan juga bisa dilakukan dan didorong kesejahteraanya lewat berbagai program dan kebijakan. Cukup banyak single parent yang juga tentunya harus dibantu secara perekonomian,” ungkapnya. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook