Indisipliner, Delapan ASN Terancam Dipecat

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Rabu, 06 November 2019 - 11:43:36 WIB   |  dibaca: 30 kali
Indisipliner, Delapan ASN Terancam Dipecat

APEL : ASN di lingkungan Pemkab Tangerang mendengarkan amanat Bupati Tangerang saat menjadi pimpinan apel, Senin (4/11) lalu.

KAB. TANGERANG, BANTEN RAYA - Delapan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terancam terkena sanksi pemecatan karena diketahui mangkir lebih dari 46 hari. Saat ini penjatuhan sanksi tersebut sedang digodok oleh majelis kepegawaian (Mapeg) Pemkab Tangerang.

Plt Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Yani Sutisna mengatakan, berdasarkan data absen kerja ASN yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Tangerang hingga Oktober 2019, terdapat delapan ASN yang mangkir lebih dari 46 hari.

Kedelapan ASN itu terancam sanksi berat oleh Mapeg Pemkab Tangerang. “Delapan ASN terancam sanksi berat berupa pemecatan. Namun sanksi itu sedang diproses Mapeg,” kata Yani kepada wartawan saat ditemui di ruangnya, Selasa (5/11).

Yani menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman disiplin berat, yaki pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. ”Tetap kami akan proses sesuai aturan yang ada," kata Asisten Daerah (Asda) II Pemkab Tangerang ini.

Menurut Yani, sebelum dijatuhkan sanksi, terlebih dahlu ASN itu akan dipanggil oleh tim yang terdiri dari Inspektorat dan BKPSDM untuk diminta keterangan. Selain itu, kepala OPD delapan ASN itu bekerja juga akan dimintai keterangan. “Penanganan kasus disiplin pegawai memang ada tahapan yang harus dilalui. Mulai dari keterangan yang bersangkutan dan pihak instansinya,” jelasnya.

Yani menambahkan, untuk mengawasi disiplin ASN di jajaran Pemkab Tangerang, tim BKPSDM Kabupaten Tangerang selalu melakukan sidak secara acak ke OPD Pemakab Tangerang, termasuk juga membuat surat izin keluar kantor pada saat jam dinas. “Pegawasan kedisiplinan ASN terus dilakukan, diantaranya sidak ke OPD, dan memeriksa surat izin keluar kantor saat jam kerja,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Wahyu Nugraha menyayangkan masih ada ASN di lingkungan Pemkab Tangerang yang belum disiplin. Untuk mengetahui faktor ketidakdisiplinan ASN itu, kata Wahyu, Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang yang membidangi pemerintahan dan hukum akan memanggil BKPSDM Kabupaten Tangerang untuk menanyakannya. “Dengan hearing itu, kami bisa mengetahui dasar tidak disiplin ASN itu. Nantinya untuk bahan evaluasi,” kata Wahyu melalui telepon.

Dalam kesempatan itu, Wahyu mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa menjadi kontrol terhadap kinerja Pemkab dan ASN di Kabupaten Tangerang. Pihaknya juga meminta BKPSD Kabupaten Tangerang untuk menegakkan peraturan yang ada agar ASN di wilayah Kabupaten Tangerang bisa benar-benar disiplin dan menjalankan tugasnya dengan benar.

”Ketika masyarakat melihat ada ASN yang keluyuran di jam kerja, bisa lapor saya langsung. Atau difoto saja dan kirim ke saya. Nanti saya akan panggil yang bersangkutan sekaligus kepala OPD-nya. Jika memang terbukti salah, pasti akan kami minta sekda (sekretaris daerah _red) untuk memberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada," pungkasnya. (imron).

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook