Pemprov "Salahkan" Pendatang

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 07 November 2019 - 14:52:58 WIB   |  dibaca: 56 kali
Pemprov "Salahkan" Pendatang

SERANG, BANTEN RAYA - Banyaknya pendatang dari luar daerah untuk mengadu nasib mencari pekerjaan dinilai menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten. Mereka yang tak tertampung di pasar kerja terakumulasi dengan pencari kerja dari warga lokal Banten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Alhamidi mengatakan, terdapat sejumlah penyebab yang mengakibatkan angka pengangguran di Banten menjadi tinggi. Salah satunya adalah Banten sebagai kawasan industri yang memancing warga luar untuk mencari pekerjaan di provinsi paling barat di Pulau Jawa tersebut."Kalau melihat dari survei BPS (Badan Pusat Statistik) jelas terkait dengan karena Banten ini tempat calon tenaga kerja untuk mengadu nasib," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (6/11).

Ia menuturkan, terdapat dua gelombang membludaknya serbuan pendatang luar daerah ke Banten. Pertama adalah pasca lebaran dan kedua setelah tahapan kelulusan semua tingkat pendidikan. Jumlah pendatang yang masuk di dua gelombang itu bisa mencapai 7 hingga 10 persen dari jumlah penganggur."Adanya pelonjakan pencari kerja. Jadi banyaknya urbanisasi dari luar Banten itu mencari pekerjaan. Belum tentu semua itu terserap kan, menumpuk sehingga menjadi  disangka pengangguran," katanya.

Dari data yang dimiliki, para pendatang nyatanya mampu lebih dominan menyerap lapangan kerja. Dari total jiwa yang kini bekerja, 70 persennya merupakan warga luar Banten.
"Sekarang data yang kita lihat 1,5 juta lebih orang yang bekerja, kalau data BPS 1,6 juta lebih. Itu 70 persen dari luar Banten yang saat ini bekerja di Banten di sektor formal. Hampir seluruh (daerah asal pendatang) kalau di Banten, dari Jawa yang jelas itu, Jawa Timur dan Jawa Tengah," ungkapnya.

Disinggung apakah ada upaya agar warga lokal bisa lebih diutamakan agar bisa terserap lapangan kerja, Al Hamidi mengaku Pemprov Banten sudah melakukannya. Hal itu ditandai dengan ditertibkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2019.

Dari produk hukum daerah itu perusahaan diwajibkan melapor ke pemerintah daerah jika ada lowongan kerja. Akan tetapi diakuinya, upaya itu juga belum efektif mengurangi angka pengangguran."Maksudnya supaya mengatur. Seandainya harus ada jatah 70 orang Banten, 30 persen orang luar kan tidak diatur juga dalam undang-undang, bahkan melanggar undang-undang dasar yang seperti itu. Sepanjang undang-undang tidak melarang orang bekerja dimana saja itu agak sulit," tuturnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, tak optimalnya serapan tenaga kerja lokal Banten dikarenakan kejuruan sekolah tingkat atas belum sesuai dengan kebutuhan industri."740 SMK di Banten kebanyakan (jurusan) bisnis perkantoran, kan itu mau ditempatkan dimana. Kalau misal kejuruan perkantoran dia mau ngantor dimana. Kalau bisnis, berbisnis dimana sehingga ada beberapa kejuruan yang tidak dapat ditampung. Yang jelas soal kejuruannya," ujarnya.

Ketika disinggung lagi soal percaloan tenaga kerja, pria berkumis tebal itu tak menampik juga memengaruhi angka pengangguran. Praktik itu juga yang menjadi penyebab kurang terserapnya tenaga kerja Banten dibanding luar daerah.

"Kalau untuk sementara tapi bisa saya pastikan. Hasil kita turun ke lapangan jadi ini salah satu faktor penyebabnya juga adalah percaloan. Jadi untuk masuk ke perusahaan itu dimintai duit. Kalau rata rata di atas Rp5 juta lah ya. Itu pidana kalau memang terjadi jadi ranahnya sudah kejahatan," katanya.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya saat ini sedang me-review atau mengulas aspek metodologi  survei yang dilakukan oleh BPS. Menurutnya, angka pengangguran erat kaitannya dengan angka kemiskinan. Dimana pengangguran bisa menimbulkan kemiskinan karena tak bekerja berarti tak memiliki penghasilan. Sementara, angka kemiskinan di Banten terus mengalami penurunan.

"Logicnya berpikir kerangka itu adalah bahwa pengangguran yang tinggi identik dengan kemiskinan yang tinggi. Dari pengangguran yang tinggi maka orang tidak punya penghasilan itu logikanya. Tapi faktanya kemiskinan menurun di Banten," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, BPS mencatat TPT di Banten pada periode Agutus 2019 sebesar 8,11 persen. Angka itu melebihi rata-rata nasional sebesar 5,28 persen dan menjadikan Banten sebagai provinsi dengan TPT tertinggi se-Indonesia. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook