Kabupaten/kota Diguyur Bankeu Rp425 M

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 08 November 2019 - 12:26:45 WIB   |  dibaca: 114 kali
Kabupaten/kota Diguyur Bankeu Rp425 M

ATASI KESENJANGAN : Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni memberi keterangan kepada awak media di ruang kerjanya di Sekretariat DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (7/11).

SERANG, BANTEN RAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten menyepakati bantuan keuangan (bankeu) ke kabupaten/kota pada 2020 sebesar Rp425 miliar. Setiap kabupaten/kota mendapat penambahan alokasi dibanding tahun sebelumnya mulai dari Rp5 hingga Rp20 miliar.

Informasi yang dihimpun, Kabupaten Serang menjadi penerima bankeu tertinggi sebesar Rp80 miliar. Selanjutnya Kabupaten Lebak dengan Rp65 miliar dan Kabupaten Pandeglang Rp55 miliar. Sementara untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang selatan masing-masing mendapat Rp45 miliar.

Sebagai perbandingan, berdasarkan catatan Banten Raya pada tahun anggaran 2019 Pemprov Banten menggulirkan Rp365 miliar untuk bankeu ke kabupaten/kota. Rinciannya, Kabupaten Serang Rp60 miliar, Kabupaten Lebak Rp55 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp50 miliar. Sedangkan untuk lima kabupaten/kota lainnya masing-masing mendapat Rp40 miliar.   

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni membenarkan, ada penambahan alokasi bankeu di 2020. Hal itu diperoleh atas dasar kesepakatan antara Banggar DPRD dan TAPD Provinsi Banten dari rangkaian pembahasan rancangan ABPD 2020.   

“Memang ada penambahan (bankeu). Tahapan pembahasan APBD 2020 sudah kami jalankan sesuai dengan tahapannya sesuai dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 33 Tahun 2019. Alhamdillah sudah melalui tahapan, DPRD dengan TAPD sudah menghasilkan kesepakatan untuk ditindaklanjuti menjadi APBD,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/11).  

Politikus Gerindra itu menuturkan, ada beberapa pertimbangan sehingga alokasi bankeu ditambah. Pertama, pihaknya menyadari adanya kesenjangan fiskal di beberapa daerah. Kemudian juga dana segar itu dimaksudnya sebagai upaya dalam pengentasan kesenjangan wilayah.“Pemprov berusaha membantu agar keberadaan bantuan itu bisa bermanfaat buat masyarakat di daerah-daerah tersebut,” katanya.  

Diakuinya, selain ada penambahan di beberapa pos anggaran, ada juga yang mendapat perlakukan sebaliknya. Terdapat sejumlah program yang dipangkas lantaran dinilai belum mendukung pada prioritas pembangunan yang dicanangkan.

“Kita tetap mengacu kepada tahapan, bahwa setelah KUA PPAS (kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara) melalukan pembahasan raperda. Ada pembahasan di tingkat komisi dan Banggar, ada beberapa program yang mengalami peningkatan, penurunan dan dinamika yang lain,” ungkapnya.  

Lantaran sudah tercapai kesepakatan antaran Banggar dan TAPD, maka direncanakan rancangan APBD 2020 akan disahkan menjadi APBD 2020 pada 19 November mendatang. Pengesahaan akan dilakukan melalui rapat paripurna.“Insya Allah dijadwalkan sesuai rapat Banmus (Badan Musyawarah) DPRD di tanggal 19 November,” tuturnya.  

Senada diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten, Ahmad Fauzi. Dia membenarkan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah. Dalam kesepakatan tersebut, diperoleh angka bankeu untuk kabupaten/kota pada 2020 mencapa sebesar Rp425 miliar.“Sudah final tadi dan untuk bankeu memang ada perubahan dari slot awal yang sebelumnya dianggarkan," ujarnya.

Dari total alokasi bankeu, Kabupaten Serang memeroleh nilai tertinggi sebesar Rp80 miliar. Terbesar kedua ada Kabupaten Lebak sebesar Rp65 miliar dan Kabupaten Pandeglang Rp55 miliar. Sementara untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang selatan masing-masing mendapat Rp45 miliar. “Setiap kabupaten/kota ada kenaikan rata-rata dari Rp5 sampai Rp10 miliar,” paparnya.

Sementara itu, Sekda Banten Banten Al Muktabar menyatakan, pada dasarnya pihaknya akan patuh dengan apa yang menjadi kesepakatan dalam setiap pembahasan. Pihaknya akan melakukan koreksi jika dari DPRD meminta adanya koreksi.“Kita patuhi beberapa yang harus kita review ulang karena pada dasarnya pemerintahan daerah itu gubernur dan DPRD. Maka kita sebagai yang mendukung agenda kerja itu harus patuh pada skema itu,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook