Anak Korban Teroris dapat Perlindungan

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Selasa, 12 November 2019 - 12:28:07 WIB   |  dibaca: 134 kali
Anak Korban Teroris dapat Perlindungan

SOSIALISASI: Sejumlah pembicara memaparkan materi mengenai perlindungan anak dari radikalisme, kemarin.

SERANG, BANTEN RAYA-Penanganan terhadap anak korban paham radikalisme dan teroris harus menggunakan pendekatan keadilan yang memulihkan (restoratif justice). Hal tersebut disampaikan Sitti Ma'ani Nina, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme di salah satu hotel di Kota Serang, Senin (11/11).

Menurutnya, radikalisme, ekstrim dan terorisme merupakan salah satu ancaman nyata terhadap kehidupan dunia global, dampak dari gerakan radikal dan teroris dapat berimplikasi terhadap dinamika ekonomi dan politik, yang dapat mengalami guncangan yang tidak kecil, sehingga mampu menciptakan rasa tidak aman pada masyarakat luas.

Pemerintah dan lembaga negara lainya, lanjut Nina, berkewajiban dan bertangungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. Penanganan terorisme selama ini cenderung menggunakan pendekatan punitif dan represif, karena faktor kedudukannya sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

"Pendekatan ini juga berlaku terhadap anak yang diduga terlibat tindak pidana terorisme. padahal, UU Nomor 11 Tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) mengatur, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk anak pelaku terorisme, harus menggunakan pendekatan keadilan yang memulihkan (restoratif justice). Hal tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, dimana Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sangat konsen dalam perlindungan anak dan perempuan di Banten," ungkapnya.

Ia mengaku, untuk menangani masalah ini ada perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban terorisme. Pendekatan bukan dengan penghukuman dan pemenjaraan sebagaimana orang dewasa yang dijerat kasus terorisme.

"Pada kesempatan yang baik ini akan disosialisasikan pedoman penanganan anak korban stigmatisasi dan anak korban jaringan terorisme dengan harapan dapat dipahami dan dipedomani manakala terdapat korban diwilayah Banten," harapnya.

Senada disampaikan Hasan, Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan, tanggungjawab pemerintah dan pemda terkait dengan perlindungan anak dari terorisme sesuai dengan Uu Perlindungan anak.

"Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban oarngtua, dan memberikan pembinaan, bimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak," ungkpanya. (satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook