Pemkab Tak Maksimal Pakai E-Government

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Selasa, 12 November 2019 - 14:51:51 WIB   |  dibaca: 51 kali
Pemkab Tak Maksimal Pakai E-Government

KAB. TANGERANG, BANTEN RAYA - Perwakilan delapan fraksi di DPRD Kabupten Tangerang menyampaikan pandangan umum penjelasan Bupati Tangerang terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) 2019 di ruang rapar paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (11/11). Kedua raperda itu yakni, penerapan sistem online pajak daerah dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris Fraksi PDIP, Ahmad Supriyadi mengatakan, e-government merupakan program terobosan baru dari pemerintah pusat yang harus dijalankan dan diaplikasikan oleh pemerintah daerah. Tujuannya, memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan program pemerintah.

Untuk itu, diharapkan raperda penerapan sistem online pajak daerah dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagai implementasi e-government tidak hanya sebagai kerasipan untuk basis data Pemkab Tangerang, namun mampu meningkatkan pelayanan publik. “Pemkab Tangerang harus konsisten mengevaluasi sejauh mana penerapan e-government. Apalagi dalam usulan dua raperda ini, pemkab tidak mengatur pelayanan publik seperti perizinan,” katanya.

Ahmad menilai, selama ini pemkab belum sepenuhnya siap untuk melakukan transparansi penggunaan anggaran di semua program yang dijalankan. Buktinya, tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Tangerang menerapkan e-government. “Padahal, penerapan e-government bisa meminimalisir anggaran dan menghindari praktek negatif dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerntah,” ungkapnya.

Selain masalah penerapan e-government, Ahmad mengungkapkan, Fraksi PDIP mendukung raperda pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola APBD dengan transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Namun, terpisahnya, proses penggaran dan penyerapan anggaran  berakibat pelaksanaan program tidak tepat waktu. “Harusnya, raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah mengatur klausul anggaran dan pelaksanaan program tepat waktu dengan perencanaan, karena faktanya, pengesahaan angggaran dilakukan Desember, namun pelaksanaan program terkadang Juni belum dilaksanakan,” ungkapnya.

Ahmad menambahkan, keterlambatan penyerapan anggaran mengakibatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD membengkak. Untuk itu, Pemkab Tangerang harus mengatur batasan Silpa dalam raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. “Pentinya penyerapan anggaran yang tepat sasaran dan untuk menghindari membengkaknya Silpa. Mangkanya pemkab harus mengatur Batasan Silpa,” ungkapnya.

Sementra itu, Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli mengatakan, Pemkab Tangerang mengusulkan kedua raperda itu untuk menghadapi teknologi industri 4.0 dan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat dan pengelolaan APBD lebih transparan. “Nantinya, kita akan pelajari pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupten Tangerang itu,” singkatnya. (imron).

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook