Kendaraan Plat Luar Wajib Mutasi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 13 November 2019 - 14:30:00 WIB   |  dibaca: 71 kali
Kendaraan Plat Luar Wajib Mutasi

RAPAT TIM PEMBINA: Suasana rapat Tim Pembina Samsat, di aula kantor Bapenda Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (12/11).

SERANG, BANTEN RAYA- Kendaraan plat luar Banten, khususnya bermuatan besar, diwajibkan untuk melakukan mutasi. Sebab, dalam aturannya kendaraan luar daerah harus dimutasi jika telah beraktivitas di daerah tertentu selama tiga bulan. Kini Polda Banten maupun Pemprov Banten bakal menyusun regulasi untuk penindakan pelanggarannya.

Wakapolda Banten Brigjen Pol Tomex Korniawan mengatakan, kendaraan pada wilayah operasional diberi waktu tiga bulan untuk melapor ke pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, pengguna menggunakan kendaraan yang mengacu pada wilayah operasionalnya.

“Misal kalau Pemprov Banten dengan plat A, idealnya semua yang melakukan kegiatan aktivitas itu juga pada masa waktu di atas tiga bulan itu harus menggunakan A,” ujarnya usai menghadiri rapat Tim Pembina Samsat di aula kantor Badan Pendapatan Daeran (Bapenda) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (12/11).

Ia menuturkan, ada beberepa alasan hal itu harus dilakukan, di antaranya adanya resiko yang harus diterima oleh pemerintah daerah tempat operasional kendaraan seperti kerusakan ruas jalan. Terdapat beberapa ruas jalan tertentu dengan kapasistas kendaraan 10 ton, namun dilintasi kendaraan yang melebih dari itu.

“Terjadi kerusakan infrastrukur, yang memerbaiki itu pemerintah pusat dan daerah. Sementara pajak kendaraannya itu ke pemerintah provinsi lain, sebagaimana kendaraan yang nomor kepolisiannya bukan dari Pemprov Banten,” katanya.

Disinggug soal penindakan, Tomex mengaku sedang mempertimbangkannya. Perlu ada pembahasan lebih lanjut dengan Pemprov Banten. Pertimbangan dilakukan karena hal itu akan erat kaitannya dengan program investasi.  

“Kita akan membehas dulu ya dengan pemerintah daerah solusi yang terbaik seperti apa. Kita juga tidak ingin investasi yang berada di Provinsi Banten ini terganggu karena masalah administrasi kendaraan. Nanti kita akan cari solusi yang terbaik, win win solusi,” ungkapnya.

Menurutnya, pertimbangan tersebut menjadi hal yang penting karena pada dasarnya pihaknya juga mendorong tumbuh kembangnya investasi ke daerah. “Supaya pemprov juga tidak dirugikan aktivitas dengan kendaraan yang terjadi kerusakan maupun investasi tetap terjaga. Sekarang sedang mendorong supaya foreign direct investment kita betul-betul baik,” tuturnya.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, pihaknya akan bersinergi dengan pihak mana pun untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). “Aturan jelas tapi harus dibarengi dengan regulasi,” ujarnya. (dewa/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook