Rekomendasi UMK 2020 Tak Bulat

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 13 November 2019 - 15:07:45 WIB   |  dibaca: 99 kali
Rekomendasi UMK 2020 Tak Bulat

SALING BERTAHAN : Suasana rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten tentang penetapan UMK 2020 di Aula Kantor Disnakertrans Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (12/11).

SERANG, BANTEN RAYA – Dewan Pengupahan Provinsi Banten merekomendasikan lebih dari satu angka besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 untuk lima daerah, Selasa (12/11). Tak bulatnya rekomendasi angka lantaran dari unsur serikat pekerja maupun unsur akademisi tetap memertahankan usulannya masing-masing.

Pantauan Banten Raya, rapat pleno digelar di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang. Rapat pleno dihadiri oleh unsur-unsur dari Dewan Pengupahan seperti pemerintah, unsur buruh, unsur pengusaha maupun unsur akademisi.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, rapat pleno kali ini berjalan alot untuk rekomendasi lima daerah. Rapat sempat diskor karena tak tak kunjung menemui kata sepakat. Akan tetapi, setelah rapat dilanjut kebuntuan tetap terjadi. Akhirnya, Dewan Pengupahan merekomendasikan dua angka untuk lima daerah ke Gubernur Banten Wahidin Halim.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima daerah yang besaran UMK dengan usulan lebih dari satu angka terdiri atas Kabupaten Serang dengan usulan pertama naik 8,51 persen sebesar Rp4.152.887,55. Angka itu sesuai dengan rumus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Sementara satu angka lagi merupakan usulan serikat pekerja atau buruh dengan kenaikan sebesar 10,47 persen menjadi Rp4.227.900,54, serta dari unsur akademisi naik 8,80 persen dengan angka Rp4.163.986,40.

Selanjutnya Kota Cilegon terdapat dua usulan, pertama naik 8,51 persen sebesar Rp4.246.081,42 dan usulan unsur serikat buruh sebesar Rp4.382.647,83. Kabupaten Tangerang dua usulan dari unsur serikat buruh naik sebesar 11,90 persen menjadi Rp4.298.491,00 dan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) naik 8,51 persen sebesar Rp4.168.268,62.

Lalu untuk Kota Tangerang juga ada dua usulan. Pertama dari unsur serikat buruh meminta naik 12 persen menjadi Rp4.334.083,00 dan dari unsur Apindo, akademisi serta pemerintah naik 8,51 persen menjadi Rp4.199.029,92. Sedangkan Kota Tangerang Selatan dengan dua usulan, dari unsur pemerintah dan Apindo sebesar Rp4.168.268,62, sementara dari unsur serikat buruh Rp4.260.461,46.

Sementara tiga daerah lainnya mengusulkan satu angka. Kabupaten Pandeglang Rp2.758.909,00, Kabupaten Lebak Rp2.710.654 dan  Kota Serang Rp3.773.940,00. Semuanya naik sebesar 8,51 persen sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015. Khusus untuk Kota Serang, nilai Rp3.773.940,00 setelah ditambah Rp120.938,00 berdasarkan putusan PTUN pada 2017.

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi membenarkan, rapat pleno UMK 2020 telah rampung. Akan tetapi rekomendasi yang akan diberikan ke gubernur tidak bulat. Usulan untuk lima daerah lebih dari satu angka karena beberapa pihak tetap keukeuh memertahankan argumennya.  

“Alhamdulillah rapat sudah ada rekomendasi. Sehingga rekomendasi akan diajukan kepada gubernur untuk segera penetapan rapat upah minimum tahun 2020, terhitung berlaku per 1 Januari 2020. Ada usulan lebih dari satu, itu karena Dewan Pengupahan tidak melakukan voting,” ujarnya.

Ia menuturkan, rekomendasi direncanakan untuk diserahkan ke gubernur pada hari ini. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, UMK 2020 akan ditetapkan pada 18 November dan diumumkan secara serentak pada 20 November.

“Rekomendasi itu nanti dilampirkan berita acara hasil kesepakatan kita yang diajukan kepada gubernur. Nanti gubernur memertimbangkan melalui Biro Hukum tentunya. Seperti setahun sebelumnya, mekanismenya seperti itu,” katanya.

Setelah UMK 2020 ditetapkan, kata dia, pihaknya membuka kesempatan kepada perusahaan yang tak mampu melaksanakan untuk mengusulkan penangguhan. Usulan penangguhan selanjutnya akan dilakukan verifikasi guna menguji kebenarannya.

"Setelah ini nanti diberikan kepada perusahaan yang tidak mampu membayar UMK sesuai ketetapan, itu mengajukan penangguhan. Ya seperti tahun-tahun yang sudah, bagi perusahaan yang tidak dapat membayar upah sesuai dengan ketentuan, maka perusahaan dapat mengajukan penangguhan kepada gubernur melalui dinas,” ungkapnya.

Kepala Bidang Sosial Politik Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Ahmad Saukani mengaku, sangat kecewa dengan penetapan nilai UMP Banten 2020 yang mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015. Menurutnya, seharusnya kepala daerah bisa menggunakan diskresinya terkait hal tersebut.

Kebijakan tersebut yang diharapkannya bisa diterapkan pada penetapan UMK 2020. Sebab, kondisi di Banten berbeda dengan daerah lainnya sehingga tidak bisa dipukul rata dengan tingkat kenaikan secara nasional.“Terhadap situasi saat ini mandatori sekali, jadi belum ada yang mencoba kepala daerah melaksanakan hak diskresi dia,”  tuturnya.Berdasarkan catatan Banten Raya, Pemprov Banten menetapkan UMP 2020 senilai Rp2.460.996,54. Angka itu naik Rp193.005,995 atau 8,51 persen dari UMP Banten 2018 senilai Rp 2.267.990,546. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook