Tukin Pemprov Disorot Kemendagri

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 13 November 2019 - 15:15:34 WIB   |  dibaca: 161 kali
Tukin Pemprov Disorot Kemendagri

SERANG, BANTEN RAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Tarif Tambahan Penghasilan atau Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS Pemprov Banten. Mereka mengimbau, pemprov bisa melakukan efisiensi dari alokasi pos belanja tersebut.

Informasi yang dihimpun, Kemendagri telah melakukan kajian terhadap pergub tersebut. Selanjutnya, pemprov diimbau melakukan efisiensi antara 20 hingga 30 persen. Hasil dari efisiensi tersebut akan diperoleh anggaran hingga sekitar seratus miliar dan bisa digunakan untuk alokasi pembangunan daerah.

Sekda Banten Al Muktabar membenarkan, saat ini pemerintah pusat melalui Kemendagri sedang melakukan kajian terhadap besaran tukin ASN Pemprov Banten. "Bahwa sekarang tukin di-review oleh Kemendagri,” ujarnya, kemarin.

Mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu menjelaskan, pada dasarnya penetapan besaran tukin tak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya, sebelum diberlakukan pemprov telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Selain itu, besaran tukin juga dipertimbangkan berdasarkan kemampuan fiskal atau kemampuan keuangan daerah Banten. Dia menilai, fiskal Banten telah mandiri karena pendapatan asli daerah (PAD) sudah mendekati 60 persen. Nilainya lebih besar dibanding dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana perimbangan.  "Sampai parameter, ring (kelas jabatan-red) yang ada, daerah mengatur sesuai dengan kemampuan daerah. Kita akan menganut dasarnya fiskal daerah. Karena ada kaluasulnya," katanya.

Untuk penerimaannya juga, kata dia, didasarkan pada capaian sasaran kinerja pegawai (SKP) selama satu bulan penuh. Penilaian disetujui dan dilakukan secara berjenjang dan diberikan di luar gaji yang diterima ASN.  "Tukin itu sesuai dengan SKP. Basis penetapan itu adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, apa yang disebut fiskal keuangan daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut paparkannya, dasar-dasar itu lah yang akan disampaikannya ke Kemendagri. Pemprov ingin menegaskan bahwa kemampuan fiskal keuangan daerah Banten sudah sangat baik. "Jika dalam evaluasi Kemendagri harus ada pengurangan pemprov harus patuh, tapi yang kita angkat adalah tentang kemampuan keuangan daerah.  Belanja pegawai kurang lebih 20 persen, dan itu masih bagus dibandingkan daerah lain," tuturnya.

Diakui Al Muktabar, dirinya sangat senang jika ASN Pemprov Banten memiliki penghasilan yang tinggi. Meski demikian, dia juga mengimbau kepada jajarannya untuk bisa menerapkan pola hidup yang baik. Mampu menghindari utang atau pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup."Saya meyakinkan kepada ASN pemprov bekerja dengan baik, kalau ada bagian seperti itu (pengurangan tukin-red) itu merupakan kebijakan makro.

Saya sih senang sekali kalau penghasilan pegawai tinggi. Pesan saya berusahalah terhindar dari utang, agama juga mengamanatkan agar terhindar dari berutang, jadi berdoalah untuk terhindar dari itu," imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengatakan, terjadi pengurangan alokasi belanja pegawai pada rancangan APBD 2020 yang telah diplenokan pada pekan kemarin. Akan tetapi, dirinya belum mengetahui pasti pos mana yang mengalami pengurangan.  "Iya ada (pengurangan), tapi saya akan cek dulu pengurangannya itu karena dari tukin atau bukan," tuturnya.

Seperti diketahui, adapun besaran tukin ASN Pemprov Banten berdasarkan Pergub Nomor 2 Tahun 2019 memiliki nilai bervariatif. Pejabat eselon I (sekda) sebesar Rp76,5 juta. Pejabat eselon II/a yaitu asisten daerah Rp55 juta, staf ahli gubernur Rp40 juta. Selanjutnya, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Bapenda Rp55 juta. Sementara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya Rp47 juta.

Berikutnya, eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum, Biro ARTP dan Biro Adpem Rp40 juta. Kepala Biro lainnya di angka Rp35 juta. Pejabat Eselon III/a meliputi di Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda Biro Hukum dan Biro Adpem senilai Rp29 juga hingga Rp30. Direktur RSUD Malingping Rp30 juta dan Wakil Direktur RSUD Banten Rp31 juta. Sementara Eselon III/a di OPD lainnya senilai Rp28,5 juta hingga Rp29,5 juta.

Pejabat eselon III/b sebesar Rp26 juta. Pejabat eselon IV/a  meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda, Biro Hukum dan Biro Adpem Rp20 juta dan OPD lainnya Rp19 juta. Kepala Sekolah dan eselon IV/b lainnya Rp14 juta. Pejabat eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp13,5 juta.

Jabatan pelaksana umum golongan IV/d Rp9,5 juta, golongan IV/c Rp9,250 juta, golongan IV/b  menjadi Rp9 juta, golongan IV/a Rp8,750 juta. Golongan III/d Rp8,50 juta, golongan III/c Rp8,25 juta, golongan III/b Rp 8 juta dan golongan III/a Rp7,9 juta.

Kelas jabatan 6 pelaksana golongan IV Rp7,7 juta, golongan III Rp7,5 juta dan golongan II Rp7,25 juta. Kelas jabatan 5 golongan IV Rp7,15 juta golongan III Rp7 juta dan golongan II Rp6,75 juta. Kelas jabatan 4 pelaksana golongan Iic/Iid Rp6,5 juta dan golongan Iia/Iib Rp6,25 juta.

Kelas jabatan 3 pelaksana golongan Iic/Iid Rp6 juta dan golongan Iia/Iib Rp5,75 juta. Kelas jabatan 2 pelaksana Rp5,25 juta dan kelas jabatan 1 pelaksana Rp5 juta.Selanjutnya untuk jabatan fungsional auditor, pengawas penyelangga urusan pemerintah di daerah (P2UPD), audiwan dan widyaiswara terbagi dalam empat jenis. Kelas jabatan 13 Rp24 juta, kelas jabatan 11 Rp21 juta, kelas jabatan 9 Rp19 juta dan kelas jabatan 9 Rp17 juta.

Pengadaan barang dan jasa kelas jabatan 11 Rp24 juta, kelas jabatan 9 Rp19 juta dan kelas jabatan 8 Rp16 juta. Guru kelas jabatan 13 Rp 3,5 juta, kelas jabatan 11 Rp3 juta, kelas jabatan 9 Rp2,75 juta dan kelas jabatan 8 Rp 2,5 juta. Pengawas sekolah kelas jabatan 13 Rp11 juta, kelas jabatan 11 Rp10 juta, kelas jabatan 9 Rp9 juta dan kelas jabatan 8 Rp8,5 juta.

Jabatan fungsional lainnya untuk kelas jabatan 13 Rp15 juta, kelas jabatan 11 Rp13 juta dan kelas jabatan 9 Rp11 juta. Kemudian kelas jabatan 8 Rp10 juta, kelas jabatan 7 Rp9 juta, kelas jabatan 6 Rp7,5 juta serta kelas jabatan 5 Rp7 juta. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook