Tingkatkan Perlindungan, KPAI Akan Launching Simep

nurul roudhoh   |   Kesehatan  |   Sabtu, 16 November 2019 - 11:15:41 WIB   |  dibaca: 152 kali
Tingkatkan Perlindungan, KPAI Akan Launching Simep

SIMEP: Peserta Pertemuan Uji Publik Aplikasi Simep foto bersama dengan para pembicara dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia usai kegiatan, Jumat (15/11).

SERANG, BANTEN RAYA-Dalam rangka mempermudah dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan membuat Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi  Pelaporan (Simep).

Menurut Atjeu Janestri, Kabag Perencanaan dan Keuangan KPAI mengatakan, Simep itu kepanjangan dari Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi  Pelaporan, yaitu aplikasi yang menjadi sarana atau wadah bagi KPAI dalam menerima masukan dari stakeholder terkait."Dengan adanya aplikasi ini kami mampu mengevaluasi penyelenggaraan dan perlindungan hak anak di 43 provinsi," kata kepada Banten Raya, Jumat(15/11).

Ia mengaku, dengan adanya Simep maka Komisioner KPAI yang turun ke lapangan akan memiliki bahan, dan akan lebih fokus dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah terkait dengan perlindungan dan pemberian hak anak. "Aplikasi ini untuk dinas terkait dan KPA Daerah," ungkapnya.

Di lokasi yang sama Sitti Ma'ani Nina, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten mengatakan, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas tahun) dan menjadi konsen bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

"Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh menyeluruh, dan komprehensif, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten melalui undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak," ujarnya.

Masalah mengenai perlindungan anak, lanjut Nina, hingga kini masih merupakan suatu permasalahan dan harus ditanggulangi secepatnya, agar tidak menganggu pembangunan nasional yang sedang berlangsung."Oleh karena itu, kami Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten memerintahkan DP3AKKB Banten, untuk melibatkan semua pihak  dan tidak bisa bekerja sendiri dalam menggapai keberhasilan pembangunan," ungkapnya.

"Salah satunya dengan KPAI berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak," imbuhnya. (satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook