Pemprov Kampanyekan Konvensi Hak Anak

nurul roudhoh   |   Kesehatan  |   Sabtu, 16 November 2019 - 11:18:55 WIB   |  dibaca: 128 kali
Pemprov Kampanyekan Konvensi Hak Anak

BIMTEK: Peserta dan pemateri foto bersama usai mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak di salah satu hotel di Hota Serang, kemarin.

SERANG, BANTEN RAYA-Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nampaknya sangat konsen terhadap konvensi hak anak (KHA). Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), terus berupaya mensosialisasikan dan mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman mengenai KHA.

Hal tersebut terungkap dalam acara Bimbingan Teknik Konveksi Hak Anak Tingkat Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh DP3AKKB Banten, di salah satu Hotel di Kota Serang, Jumat (15/11).

Dalam sambutannya, Sitti Ma'ani Nina, Kepala DP3AKKB Banten mengatakan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeirntah daerah mengamanatkan bahwa urusan perlindungan anak merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah.

Ia menjelaskan, Indonesia sendiri telah meratifikasi KHA sejak 25 Agustus Tahun 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. KOnsekuensinya adalah, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak anak yang tertuang dalam KHA. "Salah satunya adalah dengan membuat Undang-undang perlindungan anak yang sesuai dengan KHA," kata Nina.

Dalam pengembangan kota/kabupaten layak anak, lanjut Nina, sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak di Indonesia, telah ditetapkan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana mengamanatkan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dalam KHA, yang mampu menerapkan hak-hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan."Sehubungan hal tersebut untuk menyediakan SDM yang paham tentang KHA, maka DP3AKKB Banten menilai dibutuhkan pelatihan mengenai KHA," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nina berharap dengan adanya pelatihan KHA ini maka peserta bisa memahami secara untuh mengenai KHA, dan dapat diimplementasikan dalam kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.

"Saya juga berharap tersedianya pengambil kebijakan untuk memenuhi KHA disetiap dinas, lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak. Serta adanya rekomendasi mengenai kebijakan yang lebih strategis dalam mengimplementasi KHA," harapnya.

Senada disampaikan Erminawati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada  DP3AKKB Banten, kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dengan menghadirkan sejumlah pembicara yang kompeten dibidangnya agar peserta dalam memahami mengenai KHA."Peserta adalah pemangku kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota se-Banten, lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak, dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang," imbuhnya. (satibi)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook