Usulan Buruh Diabaikan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 19 November 2019 - 14:18:13 WIB   |  dibaca: 106 kali
Usulan Buruh Diabaikan

SERANG, BANTEN RAYA - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memastikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 naik sebesar 8,51 persen. Angka itu sesuai dengan rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Seperti diketahui, Dewan Pengupahan Provinsi Banten telah menggelar rapat pleno usulan UMK 2020, Selasa (12/11). Akan tetapi, usulan UMK yang diusulkan tak bulat. Terdapat lima daerah yang mengusulkan lebih dari satu angka.  

Pertama, Kabupaten Serang dengan usulan pertama naik 8,51 persen sebesar Rp4.152.887,55. Angka itu sesuai dengan rumus PP Nomor 78 Tahun 2015. Sementara angka lainnya merupakan usulan serikat pekerja atau buruh dengan kenaikan sebesar 10,47 persen menjadi Rp4.227.900,54, serta dari unsur akademisi naik 8,80 persen dengan angka Rp4.163.986,40.

Selanjutnya Kota Cilegon terdapat dua usulan, pertama naik 8,51 persen sebesar Rp4.246.081,42 dan usulan unsur serikat buruh sebesar Rp4.382.647,83. Kabupaten Tangerang dua usulan dari unsur serikat buruh naik sebesar 11,90 persen menjadi Rp4.298.491,00 dan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) naik 8,51 persen sebesar Rp4.168.268,62.

Lalu untuk Kota Tangerang juga ada dua usulan. Pertama dari unsur serikat buruh meminta naik 12 persen menjadi Rp4.334.083,00 dan dari unsur Apindo, akademisi serta pemerintah naik 8,51 persen menjadi Rp4.199.029,92. Sedangkan Kota Tangerang Selatan dengan dua usulan, dari unsur pemerintah dan Apindo sebesar Rp4.168.268,62, sementara dari unsur serikat buruh Rp4.260.461,46.

Sementara tiga daerah lainnya mengusulkan satu angka. Kabupaten Pandeglang Rp2.758.909,00, Kabupaten Lebak Rp2.710.654. keduanya naik sebesar 8,51 persen sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015. Sementara untuk Kota Serang sebenarnya juga naik dengan prosentase sama, akan tetapi nilainya ditambah Rp120.938 berdasarkan putusan Pengadilan Tata USaha Negara (PTUN) pada 2017 lalu. Dengan demikian, direkomendasikan nilainya menjadi sebesar Rp3.773.940,00.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku, dirinya sudah menerima rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Banten perihal UMK 2020 berdasarkan hasil rapat pleno. Rekomendasi itu pun telah ditindaklanjutinya dengan menandatangani penatapan besaran UMK 2020.

“Kan sudah, sudah ditandatangani, disepakati, pleno. Naik delapan koma berapa persen, itu saja ukurannya. Kesepakatan sudah di saya, sudah saya tandatangani,” ujar pria yang akrab disapa WH ini di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (18/11).

Mantan Sekda Kota Tangerang itu menuturkan, adapun besaran UMK yang ditetapkannya mengacu pada aturan yang diberlakukan pemerintah. “Besarannya (nilai UMK 2020) akan dihitung lagi tapi kalau soal kenaikan sudah disepakati sesuai peraturan menteri tenaga kerja. Iya (penatapan delapan kabupaten/kota), untuk Provinsi Banten,” katanya.  

Soal nilai kenaikan UMK, WH berharap bisa diterima oleh semua pihak termasuk para buruh. Sebab, saat ini kondisi industri dan ekspor di Banten perlu mendapat perhatian. Dia tak menampik, hengkangnya sejumlah pabrik dari Banten dikarenakan mereka tak sanggup memenuhi biaya produksi.  “Berharap pada buruh juga untuk bisa memahami persoalan industri sekarang, ekonomi sekarang. Jadi kalau dinaikan terus bebannya semakin berat, terutama untuk industri kaos kaki kan, prihatin,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, kenaikan upah pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan. Buruh diharapkannya juga bisa menciptakan kondusifitas agar iklim investasi di Banten tetap terjaga. “Besaran upah itu kenaikannya kita sepakati. Artinya jangan lalu menolak seperti misalnya buruh keberatan, demo, itu kan nambah persoalan juga. Kita berharap semua damai,” tuturnya.

Pemegang gelar doktor studi ilmu pemerintahan itu tak menampik, jika kenaikan upah akan terjadi setiap tahunnya. Perlu ada hubungan harmonis antara industri dan tenaga kerja agar iklim investasi tetap terjaga.“Tetap kerja sama dengan industri dan mereka harusnya hubungan harmonis, hubungan yang saling menguntungkan dan kerja sama. Tidak harus fasilitasi pemerintah, memang kondisi harus transparan, tenaga kerja juga harus transparan. Mereka harus kooperatif, kerja sama,” ujarnya.

Meski ada industri yang angkat kaki namun Banten tetap dilirik oleh para investor. Pada 2019 hingga 2020 direncanakan ada investasi yang masuk ke Banten senilai Rp35 triliun. Masih diliriknya Banten dikarenakan masuk sebagai kawasan strategis yang memiliki bandara internasional.“Tapi mereka melihat masalah tenaga kerja, konsolidasi pertahanan, jaminan rasa aman. Kemarin kita diundang presiden agar enggak buat peraturan yang macem-macem, supaya bisa menjamin rasa aman,” katanya.

Oleh karenanya, Pemprov Banten dan pemerintah pusat intens membahas dan memangkas proses perizinan yang dinilai menghambat investasi. "Banten jadi perhatian, investasi tinggi, cuma bagaimana ke sini harus diberi pelayanan, izin jangan dipersulit. Selama ini gubernur tidak pernah menghambat. Banyak yang mau ke sini sebenarnya,” pungkasnya.  

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, UMK 2020 akan diumumkan serentak pada 20 November. Setelah UMK 2020 ditetapkan, pihaknya membuka kesempatan kepada perusahaan yang tak mampu melaksanakan untuk mengusulkan penangguhan."Setelah ini nanti diberikan kepada perusahaan yang tidak mampu membayar UMK sesuai ketetapan, itu mengajukan penangguhan. Nanti kita verifikasi (usulan penangguhannya),” ujarnya.

Ketua Bidang Sosial Politik Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Ahmad Saukani mengaku, cukup kecewa dengan kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen atau sesuai arahan pemerintah. Padahal buruh menaruh harapan besar ke gubernur.   “Sisi lain kepemimpinan beliau sangat diharapkan oleh rakyatnya, khususnya ketenagakerjaan. Buruhnya sebagai pemberi devisa luar biasa terhadap daerah untuk ekonomi yang berputar setiap tahunnya. Artinya beliau selayaknya tetap memerhatikan,” katanya.  

Dikatakan Saukani, sebenarnya buruh mengharapkan gubernur memakai hak diskresinya untuk penetapan UMK. Dia menilai, pemprov tak berani menggunakan haknya itu. Adapun modal untuk melakukan diskresi adalah kepedulian terhadap buruh.“Agak miris, kapan lagi, (kepemimpinan WH) sudah berjalan tiga tahun ini ternyata pemerintah tidak pernah sedikit berani. Hanya tinggal kepedulian pemerintah saja. Kalau semua saklek aturan sementara hak diskresi dia sebagai kepala daerah tidak dipakai ya silakan,” tuturnya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook