APBD Disahkan, Satu Ponpes Dapat Rp30 Juta

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 20 November 2019 - 13:25:17 WIB   |  dibaca: 108 kali
APBD Disahkan, Satu Ponpes Dapat Rp30 Juta

JADI RP13 Triliun : Gubernur Banten Wahidin Halim menandatangani berita acara Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 di gedung DPRD Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (19/11).

SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten kembali menganggarkan bantuan dana pondok pesantren (ponpes) pada APBD 2020. Untuk kali ini, nilai bantuan mengalami kenaikan dari Rp20 juta menjadi Rp30 juta per ponpes. Sementara untuk jumlah penerima bantuan akan ditentukan melalui proses verifikasi.  Demikian terungkap dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda pengesahan APBD Banten 2020 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (19/11).

Seperti diketahui, program dana ponpes mulai digulirkan oleh Pemprov Banten sejak 2018. Bantuan tersebut disalurkan ke 3.122 ponpes di delapan kabupaten/kota di Banten. Masing-masing ponpes mendapat Rp20 juta dengan total anggaran yang dialokasikan senilai Rp66,2 miliar. Pemprov menunjuk Forum silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) untuk mendistribusikan dan merumuskan peruntukan bantuan tersebut.

Pada tahun anggaran 2019, bantuan serupa juga kembali dianggarkan. Bahkan, nilainya dinaikan menjadi Rp30 juta per ponpes dan jumlah penerima yang turut bertambah. Akan tetapi, program tersebut belum bisa direalisasikan karena terbentur dengan aturan tentang dana hibah. Dalam aturannya, dana hibah tak boleh diberikan secara berturut-turut.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, sebelumnya pemprov telah mengusulkan dan telah disepakati bersama DPRD dalam pengesahan APBD 2020. Adapun nilai bantuannya adalah Rp30 juta per ponpes. "Diajukan, sudah disepakati Rp30 juta," ujarnya pria yang akrab disapa WH ini kepada awak media usai rapat paripurna.

Mantan anggota DPR RI itu menuturkan, tidak ada peruntukan spesifik terhadap bantuan tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap akan menerbitkan acuan untuk penggunaannya. “Enggak (ada peruntukan khusus), akan kita masukan ke juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis),” katanya.

Disinggung soal jumlah ponpes penerima bantuan, WH mengaku belum bisa memastikannya. Jumlah penerima akan ditentukan setelah pihaknya melakukan verifikasi. Sebab, ponpes yang berhak menerima dana segar itu adalah yang telah berbadan hukum.  "Masih diverifikasi. Masih belum, kita verifikasi. Ada yang (menginformasikan) 3.000 (ponpes), syaratnya kan berbadan hukum," ungkapnya.

Sementara untuk mekanisme penyalurannya sendiri berbeda dengan bantuan serupa pada tahun anggaran 2018 melalui melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP). Pada tahun depan, penyaluran akan didistribusikan secara langsung ke  masing-masing ponpes. "Penyalurannya langsung," tuturnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni membenarkan, bantuan dana ponpes telah dialokasikan pada APBD 2020 senilai Rp30 juta per ponpes. Selain uang, pihaknya mengintip peluang agar bantuan yang diberikan juga bisa ditambah berupa barang."Catatan kita kedepan bisa lebih besar lagi, kemudian lebih dioptimalkan angkanya. Bisa jadi sebuah legasi kenangan, berupa barang, kelas dan lain-lain. Ini sudah kita lakukan proses awal perencanaan, sudah disepakati ke depannya bisa lebih besar," ujarnya.

Diungkapkannya, dana bantuan ponpes merupakan bentuk kehadiran Pemprov Banten dalam membantu pengembangan pendidikan islam.  Diakuinya juga, besaran bantuan masih belum ideal dan pihaknya membuka ruang untuk menerima masukan angka yang seharusnya bisa dibantu."Namun kita melihat kurang maksimal kalau angkanya besarannya sebesar itu (Rp30 juta-red). Saya bilang ke depan angkanya harus lebih besar. Idealnya berapa bisa tanya ke pesantren, ke kiai, nanti bisa kita usulkan," tegasnya.

Ketua Bidang Media FSPP Fadlullah mengapresiasi Pemprov Banten yang kembali mengalokasikan bantuan dana ponpes di 2020. Ia menilai, bantuan tersebut adalah bukti kepedulian pemprov terhadap ponpes yang ada di Banten.“Pada 2018 telah menyalurkan bantuan kepada lebih dari 3.000 ponpes melalui FSPP. Tiap ponpes mendapat Rp20 juta dan pada 2020 berencana memberikan Rp30 juta,” ujarnya.

Fadlullah mengakui, besaran bantuan itu belum memenuhi seluruh kebutuhan ponpes. Akan tetapi, pemprov telah menunjukan keinginan kuat untuk mengembangkan ponpes. “Mengembangkan ponpes sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Membantu pemerintah dalam membangun manusia unggul dan berakhlak mulia,” pungkasnya.

APBD Banten 2020 Rp13,21 Triliun
Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Muhlis menjabarkan, belanda daerah pada 2020 mencapai Rp13,21 triliun. Rinciannya, belanja tidak langsung senilai Rp8,243 triliun yang terdiri atas  belanja pegawai Rp2,53 triliun dan belanja hibah Rp2,37 triliun.

Selanjutnya, belanja bantuan sosial Rp80,9 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah kabuapten/kota Rp2,78 triliun. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan parpol Rp522,3 miliar.  “Semantara belanja tak terduga Rp45 miliar serta alokasi belanja langsung sebesar Rp4,97 triliun,” tuturnya.

Politikus PDIP itu menambahkan, untuk pendapatan daerah sebesar Rp12,69 triliun. Itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp8,154 triliun, pajak daerah sebesar Rp7,748 triliun dan retribusi daerah Rp20,7 miliar. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp51,5 miliar, lalu lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp334,4 miliar.

Selanjutnya, dana perimbangan Rp4,44 triliun, dana bagi hasil pajak atau bukan pajak Rp510,56 miliar. Dana alokasi umum (DAU) Rp1,159 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp2,334 triliun, dana insentif daerah Rp44,3 miliar, lain-lain pendapatan yang sah Rp6,2 miliar. Terakhir, Pendapatan hibah sebesar Rp7,2 miliar,“Defisit Rp605 miliar yang ditutupi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun sebelumnya sebesar Rp605 miliar,” paparnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook