Mafia Tanah Didakwa Palsukan Dokumen

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Kamis, 21 November 2019 - 12:21:53 WIB   |  dibaca: 613 kali
Mafia Tanah Didakwa Palsukan Dokumen

SIDANG: Terdakwa kasus mafia tanah saat menjalani sidang perdana di PN Serang, kemarin.

SERANG, BANTEN RAYA- Maryadi Humaedi, terdakwa kasus mafia tanah atas 3 bidang tanah yang terletak di blok Merbo, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, dengan luas 4,050 meter persegi (m2), 12.100 m2 dan 6.169 m2 didakwa telah memalsukan surat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Banten dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Rabu (20/11).

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU Kejati Banten Khalid Sardi Hatapayo mengatakan, pada tahun 2006 terdakwa Maryadi telah membuat surat-surat yang merupakan kelengkapan untuk permohonan hak kepada Badan Pertanahan (BPN) Kota Cilegon terhadap 3 bidang tanah yang terletak di blok Merbo Kelurahan Rawa Arum yang diklaim sebagai tanah waris dari Kamsah.

"Surat-surat tersebut antara lain, surat keterangan waris tanggal 06 September 2006, surat pernyataan Waris tanggal 12 April 2006, yang isinya tentang waris tanah yang dimiliki oleh almarhum Kamsah Sadim di Blok Merbo Keliurahan Rawa Arum luas 4.050 m2, 12.100 m2, dan 6169 m2 berasal dari Kohir/SPPT nomor 185/828 persil 33/Merbo, tercatat atas nama Kamsah Sadim dan dikuasai oleh terdakwa dan surat kuasa waris tahun 2006 yang isinya berupa kuasa untuk melakukan pengurusan tanah," kata JPU kepada Majelis Hakim yang diketui Erwantoni disaksikan terdakwa.

Menurut Khalid, pada bulan Maret tahun 2007, saat pelaksanaan program ajudikasi pertanahan di Kelurahan Rawa Arum, terdakwa menemui Lurah Rawa Arum Jajat Sudrajat dan anggota ajudikasi pertanahan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia nomor : 68-XVI-2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Pembentukkan Panitia Ajudikasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematik tahun 2007 di Kota Cilegon.

"Terdakwa mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap 3 (lima) bidang yang terletak di blok merbo Kelurahan Rawa Arum dengan luas 4,050 m2, 12.100 m2 dan 6.169 m2, dengan membawa kelengkapan data fisik yang telah dipersiapkan terdakwa sejak tahun 2006, surat-surat tersebut dilengkapi dengan data terdakwa lainnya, berupa surat keterangan waris, surat pernyataan waris, surat kuasa waris dan foto copy KTP, para ahli waris," ujarnya.

Lebih lanjut, Khalid menjelaskan dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tersebut dinyatakan tidak lengkap, antara lain, yang hadir dan menandatangani sketsa bidang tanah sebagai persetujuan batas bidang tanah hanya Maryadi Humaedi tanpa di hadiri pihak Ex PT Peni/Ami maupun PT Krakatau Steel (KS) sebagai pihak yang berbatasan.

"Bahwa bukti Ipeda 828 dan 185 yang dilampirkan terdakwa tidak terdata dalam buku C Desa sehingga dinyatakan tidak lengkap maka dibutuhkan adanya data penunjang lainnya seperti, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sistematik), surat keterangan persetujuan para ahli waris dan berita acara kesaksian dikarenakan 3 (tiga) bidang tanah," jelasnya.

Khalid mengungkapkan dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan fisik tersebut yang dinyatakan tidak lengkap, terdakwa meminta kepada Lurah Rawa Arum untuk melengkapi kekurangan surat-surat, untuk ditandatangani para ahli waris.

"Saksi Jajat Sudrajat menyerahkan blanko surat-surat agar diisi data oleh terdakwa. Setelah surat-surat terisi lengkap, dengan bantuan Sayuti (alm) selaku anggota Satgas Yuridis kembali menyerahkan dokumen tersebut kepada Jajat  pada bulan Maret 2007 untuk ditandatangani. Padahal isi data dari surat-surat kelengkapan penunjang yang menjadi dasar permohonan hak oleh Maryadi Humaedi tersebut  yang dibuat oleh terdakwa serta Jajat adalah data yang tidak benar (Pemalsuan Dokumen)," ungkapnya.

Khalid menegaskan akibat perbuatan terdakwa, maka PT KIEC menderita kerugian dengan hilangnya lahan milik PT KIEC sekira seluas 22,319 m2 dari luas lahan 6.107.500 m2, berdasarkan sertifikat HPL nomor 15 tahun 1999/Warnasari, dan tertuang dalam surat ukur nomor : 64/Warnasari/1999."Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tegasnya.

Diluar persidangan, kuasa hukum terdakwa dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma menyangkan persidangan kasus pemalsuan surat tanah tersebut tidak dihadiri dirinya dan terindikasi dipaksakan."Saya akui saya mendapatkan panggilan. Tapi posisi saya sedang mengikuti sidang pra peradilan terkait penetapan dan penahan klienya Maryadi Humaedi. Majelis hakim seharusnya menunggu kuasa hukum terlebih dahulu, apalagi Maryadi sudah meminta sidang ditunda karena dia sedang sakit," katanya. (darjat/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook