100.000 PBI Berpotensi Dipangkas

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Kamis, 21 November 2019 - 13:04:02 WIB   |  dibaca: 72 kali
100.000 PBI Berpotensi Dipangkas

RESES PERDANA: Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa menyerahkan cinderamata kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Rabu (20/11).

SERANG, BANTEN RAYA – Anggota DPRD Provinsi asal daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Serang menggelar kegiatan reses perdana di Pemkab Serang. Dalam kegiatan itu para kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) menyampaikan berbagai persoalan di Kabupaten Serang yang dinilai perlu ada keterlibatan langsung dari pemerintah provinsi (Pemprov) Banten untuk penanganannya, salah satunya terkait dengan potensi pengurangan peserta BPJS PBI yang mencapai 100.000.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Sri Nurhayati menyampaikan terkait dengan kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Serang pada tahun ini sudah dilakukan pengurangan sebanyak 57 ribu dari 447 ribu peserta dan berpotensi akan dikurang lagi kurang lebih sekitar 100 ribu peserta.

“Kalau sudah enggak miskin oke enggak apa-apa, tapi kalau yang masih miskin harus ditampung oleh provinsi atau kabupaten. Data terakhir kami untuk BPJS PBI yang dibantu provinsi ada 144 ribu peserta. Kita tahu bersama-sama iuran BPJS sudah naik dua kali lipat yang tadinya Rp23.000 sekarang menjadi Rp42.000 otomatis ada dana yang lebih besar yang harus disediakan,” kata Sri di aula Tb Suwandi, Pemkab Serang, Rabu (20/11).

Dengan kondisi seperti itu, Sri berharap Pemprov Banten bisa menambah jumlah bantuan BPJS PBI untuk Kabupaten Serang atau minimal bisa mengcover peserta BPJS PBI yang sudah dikurangi oleh pemerintah pusat. Sedangkan terkait dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan dinkes masih terkendala dengan sumber daya manusia (SDM).

“SDM kesehatan ini di provinsi merekrut tenaga kesehatan dengan status penugasan, kami di Kabupaten Serang tahun 2019 ini hanya mendapatkan dokter satu dan nutrisionis lima, kalau bisa ini pagunya ditambah, semua jenis kesehatan ada dananya di dinas provinsi,” paparnya.

Sri mengaku, saat ini SDM kesehatan di Kabupaten Serang dibantu oleh 430 tenaga harian lepas (THL) yang direkrut oleh Pemkab Serang. “Untuk THL ini cukup besar biayanya dan memberatkan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kami karena dalam satu tahunnya Rp13 miliar. Kami harapkan dari provinsi ada penambahan untuk tenaga kesehatan dengan status penugasan,” tuturnya.

Selain itu, Kabupaten Serang juga membutuhkan tiga puskesmas tambahan untuk di tiga kecamatan yang jumlah penduduknya hampir mencapai 100 ribu yaitu di Kecamatan Cikande, Kramatwatu, dan Kecamatan Cikeusal. “Untuk Cikande lahannya sudah ada tinggal untuk di Kramatwatu dan Cikeusal yang belum. Mohon juga dibantu karena rasio idealnya 30 ribu penduduk satu puskesmas,” katanya.

Kemudian terkait dengan rumah sakit rujukan atau faslitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL), saat ini jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara (RSPD) Serang dan lima rumah sakit swastaamasih jauh dari ideal karena hanya baru ada 700 tempat tidur dari yang seharusnya 1.500 sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Serang 1,5 juta. “Padahal kita RSDP menjadi rumah sakit rujukan regional yang harus melayani pasien dari kabupaten/kota yang lain,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang Syamsudin meminta anggota DPRD Kabupaten Serang untuk memperketat pengawasan terhadap kegiatan usaha penambangan di Kabupaten Serang terutama perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki ijin seperti galian C di Gunung Pinang, Kecamatan Kramatwatu yang diketahui tidak memiliki ijin.

“Saya minta cluster-cluster pemecah batu yang ada di Bojonegara itu sebaiknya ijinnya atau rekomendasinya disampaikan juga ke kita, sehingga ketika ada masyarakat demo kita bisa menyampaikan persoalannya. Kemudian galian C di Gunung Santri, demonya sudah dua kali saya terima, itu kewenangannya ada di provinsi sampai hari ini belum ada ijin yang dikeluarkan, mohon untuk diperketat pengawasannya,” ujar Syamsudin.

Sedangkan kepala OPD yang lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang H.R Setiawan berharap mendapat kuota yang berbeda dari Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Banten karena angka pengangguran di Kabupaten Serang masih tinggi walaupun ada penurunan. “Seyogyanya kuota dari BLK Provinsi Banten itu disesuaikan dengan tingkat pengangguran yang ada, sehingga akan jauh berbeda kuota yang diterima Kabupaten Serang dengan yang diterima kabupaten/kota yang lain,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim meminta agar para kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang untuk merinci secara detail terkait dengan program-program strategis dan kemudian diserahkan ke DPRD Provinsi asal dapil Kabupaten Serang. “Apa yang tadi disampaikan oleh para kepala OPD akan kami tindaklanjuti baik yang berkaitan dengan kesehatan, ketenagakerjaan dan yang lainnya,” ujar Fahmi yang hadir bersama dengan anggota DPRD yang lain.

Politisi Golkar itu juga mengungkapkan, pihaknya terus mendorong Pemprov Banten untuk membantu pembangunan pusat pemerintah kabupaten (Puspemkab) Serang. “Puspemkab menjadi tanggungjawab bersama sehingga kami akan melakukan sebuah inovasi dan gagasan yang baru untuk disinergiskan dengan gubernur.  Nanti ada titik-titik di Puspemkab yang dibangun provinsi,” katanya.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa meminta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang untuk membuat usulan program strategis yang harus diserahkan kepada anggota DPRD Provinsi Banten paling lambat Jumat (22/11). “Titik berat penekanan yang kami sampaikan kami minta dibantu untuk relokasi Pasar Baros, kemudian terkait dengan pembangunan Puspemkab,” ujarnya. (tanjung/fikri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook