DIPA Banten 2020 Rp28,79 Triliun

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 21 November 2019 - 14:03:07 WIB   |  dibaca: 100 kali
DIPA Banten 2020 Rp28,79 Triliun

Penyerahan DIPA : Suasana penyerahan DIPA tahun anggaran 2020 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (20/11).

SERANG, BANTEN RAYA – Provinsi Banten mendapat jatah Rp28,79 triliun dari APBN yang tertuang dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020. Dana tersebut diinstruksikan agar sudah mulai direalisasikan pada Januari mendatang.  

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Banten Haryana mengatakan, DIPA merupakan dokumen final alokasi anggaran untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pada 2020.“Adapun nilai DIPA tahun anggaran 2020 yang akan dikelola Banten adalah senilai Rp28,79 triliun,” ujarnya dalam acara penyerahan DIPA tahun anggaran 2020 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (20/11).

Ia menjelaskan, nilai DIPA senilai Rp28,79 triliun disalurkan ke satu pemprov, delapan pemkab dan pemkot, tiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), 373 satuan kerja (Satker) serta 1.238 desa. Adapun pembagian alokasinya adalah untuk kementerian dan lembaga senilai Rp11,96 triliun.

“Sisanya adalah alokasi transfer atau TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) sebesar Rp16,83 Triliun. Itu terdiri dari dana bagi hasil Rp1,13 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp8,8 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp832,9 miliar dan non fisik Rp4,37 triliun. Selanjutnya,  dana insentif daerah (DID) Rp357,48 miliar serta dana desa Rp1,12 triliun,” katanya.     

Untuk DID, kata dia, jika tahun sebelumnya terdapat terdapat sejumlah daerah yang tak mendapatkanya, maka di 2020 seluruhnya bakal menerima jatah. DID merupakan bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik.

“Kriteria utamanya adalah opini dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), penetapan perda APBD tepat waktu. Sementara kriteria kinerjanya diantaranya kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur hingga kemudahan investasi,” ungkapnya.Catatan Banten Raya, pada 2019 ini terdapat tiga entitas di Banten yang tak mendapat DID. Mereka adalah Pemprov Banten, Pemkot Serang dan Pemkab Pandeglang.

Sementara berdasarkan informasi yang dihimpun, adapun besaran DID 2020 yang akan diterima pemerintah daerah di Banten sebebagai berikut. Provinsi Banten Rp44,3 miliar, Kabupaten Lebak Rp18,7 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp18,4 miliar, Kabupaten Serang Rp31,4 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Tangerang Rp50 miliar, Kota Cilegon Rp23 miliar, Kota Tangerang Rp71,4 miliar, Kota Serang Rp34,8 miliar serta Kota Tangerang Selatan Rp64,9 miliar.
Lebih lanjut Haryana menegaskan, setelah DIPA diterima baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk bisa segera merealisasikannya. Mereka diminta bisa segera melaksanakan lelang sehingga pengerjaannya sudah bia dikerjakan pda Januari 2020.

“Biasanya (penyerahan DIPA) Desember ini di November, jadi baik Pak Presiden maupun Pak Gubernur sudah menggarisbawahi segera melakukan tender. DIPA-nya sudah berlaku sejak 1 Januari, sehingga dari Januari itu sudah dilaksanakan. Pemeirntah pusat juga sudah siap dananya dikucurkan,” tuturnya.

Mulai pengerjaan pada Januari diharapkan bisa menjadi perhatian. Sebab dari yang sudah-sudah, pelaksanannya biasanya baru dikerjakan pada Maret dengan alasan terganjal administrasi. Oleh karena itu, baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk bisa segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) pada akhir Desember 2019.  “Dikejar agar sampai akhir Desember ini juknis dan juklaknya sudah bisa selesai. Sehingga betul-betul di Januari sudah bisa dilaksanakan,” tegasnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, tantangan terbesar Banten saat ini adalah soal pengentasan pengangguran. Secara umum, ngka kemiskinan di Banten terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi penurunan itu tidak signifikan.  "Setelah kita telusuri, ternyata 62 persen pengangguran adalah pendatang. Berarti Banten ini masih punya daya tarik tersendiri bagi pencari kerja," ungkapnya.

Menurutnya, soal pengangguran tidak terlepas dari keputusan ekonomi makro. Kondisi terkini, beberapa pabrik di Banten pindah ke Jawa Tengah dengan alasan upah rendah. Bahkan beberapa pabrik ada yang pindah ke negara tetangga.“Tapi Banten juga masih menjadi primadona invenstor. Akan ada investasi masuk senilai Rp36 triliun,” tuturnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook