Buruh Minta Upah Naik 12 Persen

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 21 November 2019 - 14:07:39 WIB   |  dibaca: 104 kali
Buruh Minta Upah Naik 12 Persen

TAK BISA TERIMA : Ratusan buruh yang tergabung dalam AB3 berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (20/11).

SERANG, BANTEN RAYA – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (20/11). Mereka menolak keputusan Gubernur Banten yang menaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 8,51 persen.

Pantauan Banten, aksi sendiri digelar sekitar pukul 16.00 WIB. Setibanya di sana, berbekal lima mobil komando mereka secara bergantian berorasi. Dari setiap orasi, setiap perwakilan buruh menyuarakan kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen atau sesuai dengan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Presidium AB3 Dedi Sudarjat mengatakan, buruh sudah satu suara menolak kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen. Oleh karena itu dia meminta agar Gubernur Banten Wahidin Halim tidak menetapkan UMK sesuai dengan formula PP Nomor 78 Tahun 2015. "Tujuan kami datang ke sini meminta gubernur itu menetapkan UMK sesuai rekomendasi dewan pengupahan kota atau kabupaten dari unsur serikat buruh. Besarannya (kenaikannya-red) 11,9 sampai 12 persen,"  ujarnya di sela-sela aksi.

Ia menjelaskan, penolakan kenaikan upah 8,51 persen dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Seharusnya, kenaikan upah dihitung berdasarkan survei pasar dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan."Survei itu sesuai 10 item, sandang, pangan papan dan lain-lain. Kita survei ke pasar, kita cek ketemu angka itu (di atas 8,51 persen-red). Sekarang PP 78 itu hanya rumus pertumbuhan ekonomi sama inflasi, kan enggak adil," katanya.

Perwakilan massa aksi lainnya Galih Wawan menegaskan, kenaikan upah 11,9 hingga 12 persen bukan angka yang muncul tiba-tiba. Angka itu sudah diperjuangkan oleh buruh sejak awal pembahasan UMK 2020. Hal itu juga sudah melalui koordinasi dengan bupati/walikota dan kembali diperjuangkan dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/kota.

"Setelah itu bupati/walikota merekomendasikan angka kami. Jadi dua angka dari Apindo dan buruh. Ketika sudah masuk ke sini (pemprov) harapan kita gubernur menerima kita dulu sebelum menetapkan. Kami sudah mengirim surat audiensi tapi ditolak," ungkapnya.

Menurutnya, penetapan kenaikan UMK dari PP Nomor 78 Tahun 2015  harus dilaksanakan oleh gubenur. Gubenur sebagai kepala daerah seharusnya bisa melihat kondisi buruh dan menggunakan hak diskresinya untuk penetapan nilai upah.  "Kami tidak mengikuti PDRB (produk domestik regional bruto) nasional, karena PDRB Banten sendiri itu lebih dari PDRB nasional," tuturnya.

Gubernur Terbitkan SK Besaran UMK 2020
Di sisi lain, Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan besaran UMK 2020. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang Penetapan UMK di Banten Tahun 2020 tertanggal 19 November 2019. Kenaikan yang diputuskan sesuai dengan perhitungan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebesar 8.51 persen.
Adapun besaran UMK 2020 terdiri atas Kabupaten Pandeglang Rp2.758.909,007, Kota Serang Rp3.773.940,00, Kota Cilegon Rp4.246.081,42, Kota Tangerang Selatan Rp4.168.268,62. Kemudian,  Kabupaten Tangerang Rp4.168.269,62, Kota Tangerang Rp4.199.029,92, Kabupaten Serang Rp4.152.887,55 serta Kabupaten Lebak Rp2.710.654,00.

WH sapaan akrab Wahidin mengaku, dirinya telah menerima informasi ada sekitar 20 perusahaan di Banten yang hengkang ke Jawa Tengah. Hal itu terjadi karena mereka sudah tak sanggup lagi menutupi biaya produksinya. Salah satu penyebabnya adalah upah yang tinggi.

“Di sana (Jawa Tengah-red) upahnya rendah. Buruh sudah dinaikan delapan koma sekian persen tapi masih nuntut. Sementara industri sudah tidak sanggup lagi,” ujarnya saat acara penyerahan daftar isian pelaksanan anggaran (DIPA) 2020 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, kemarin.

Tuntut UMSK Naik
Sementara itu, ratusan buruh dari delapan aliansi yang tergabung dalam Aliansi Serikat  Pekerja dan Serikat Buruh Kabupaten Serang menggelar aksi unjuk rasa di depan pendopo Bupati Serang. Para buruh tersebut menuntut kenaikan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) sebesar enam persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, para buruh juga menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan karena dinilai memberatkan.

Wakil Koordinator Aliansi Serikat Perkerja Kabupaten Serang Isbandi Anggono menuntut pemerintah agar segera menetapkan besaran UMSK hasil dewan pengupahan Kabupaten Serang. “Kita ingin hasil pleno dewan pengupahan Kabupaten Serang tentang upah sektoral jangan dihambat lagi. Apa yang menjadi rekomendasi dari dewan pengupahan harus langsung di ACC karena harapan kita tinggal disitu,” ujar Isbandi, Rabu (20/11).

Ia menjelaskan, tuntutan kenaikan UMSK dilakukan karena usulan buruh agar UMK naik 10,47 persen tidak diakomodir dan sudah diputuskan di angka 8,51 persen. “Untuk sektor 1 kalau dipersentasekan di angka 6 persen sebesar Rp229.000 dari yang tadinya Rp155.000, untuk sektor 2 juga agar dinaikan 6 persen dari yang tadinya Rp105.000. Jadi tuntutan kami agar UMK naik 10,47 persen sisanya dimasukan ke UMSK,” katanya.

Ia membantah kabar adanya investor yang hengkang dari Kabupaten Serang karena kenaikan UMK dan UMSK. “Belum pernah terjadi karena kenaikan upah investor kabur, kalau tidak percaya silahkan dicek di lapangan maupun di dinas tenaga kerja. Kita buruh berfikir positif saja,” paparnya.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang H.R Setiawan mengaku baru mengetahui adanya tuntutan kenaikan UMSK enam persen tersebut. “Saya baru tahu muncul enam persen ini. Untuk UMSK kesepakatan aliansi dengan pengusaha. Sudah diagendakan plenonya tanggal 26 November ini, jadi sebelum 26 kami akan koordinasi dengan Apindo dulu seperti apa responsnya,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum mengatakan, pihaknya hanya bisa merekomendasikan tuntutan buruh tersebut kepada Pemprov Banten karena keputusan naik atau tidak ada di Pemprov Banten. “Kalau keputusannya ada di kabupaten akan saya kawal dan terus pantau. Kalau terkait dengan kenaikan iuran BPJS dari kemarin-kemarin saya menolak tapi kan keputusannya ada di pusat,” katanya. (dewa/tanjung) 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook