Kemendagri Minta APBD Dibahas di Gedung DPRD

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Jumat, 22 November 2019 - 12:04:34 WIB   |  dibaca: 64 kali
Kemendagri Minta APBD Dibahas di Gedung DPRD

RAPAT MEWAH : Suasana rapat Banggar DPRD Kabupten Tangerang yang membahas APBD 2020 dengan Pemkab Tangerang di salah satu hotel di Jakarta Barat, Kamis (21/11).

KAB. TANGERANG, BANTEN RAYA - Kegiatan rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupten Tangerang untuk membahas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di salah satu hotel di Cengkareng, Jakarta Barat, terus mendapatkan kritikan berbagai pihak. Kali ini, kritikan datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Menurut Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, dan lainnya.

Budi Santoso mengatakan, sebaiknya kegiatan rapat pembahasan APBD dilakukan di Gedung DPRD Kabupten Tangerang, bukan di hotel. Apalagi rapat pembahasan digelar di hotel yang berada di luar daerah. “Kalau tidak dalam kondisi darurat. Sebaiknya, pembahasan APBD di dalam Gedung DPRD,” kata Budi kepada wartawan melalui telepon, (21/11).

Budi menambahkan, kendati tidak ada larangan anggota DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan rapat-rapat di hotel, namun demikian, anggota DPRD mesti juga memperhatikan aspek kemanusiaan, apalagi bila daerah tengah mengalami defisit. “Sekali lagi, saya sarankan. Lebih baik bahas APBD di Gedung DPRD tidak di hotel,” tukasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang, Asep Suherman mengatakan, rapat banggar DPRD Kabupaten untuk membahas raperda APBD 2020 di salah satu hotel di Cengkareng, Jakarta Barat digelar pada Selasa (18/11) hingga Sabtu (23/11) mendatang. “Pembahasan APBD 2020 digelar hingga Sabtu (23/11),” singkat Asep.

Sementara itu, salah seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata), Ikbal mengaku terus mengawasi kegiatan rapat pembahasan APBD oleh DPRD dan pemda di salah satu hotel di Cengkareng, Jakarta Barat.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi pembahasan di luar mekanisme penyusunan anggaran, pasalnya tidak menutup kemungkinan terjadi penyelewengan. “APBD merupakan instrumen vital untuk mendorong program pembangunan daerah, karena itu kami terus mengawal pembahasan APBD ini, agar tidak terjadi peyusunan diluar aturan,” kata Ikbal sambil mengirim dokumen foto kegitan pembahasan APBD.

Ikbal menambahkan, APBD harus semaksimal mungkin tepat sasaran. Efektivitas program diukur dengan orientasi kinerja, bukan semata-mata soal anggaran. Jadi APBD, sambungnya, bukan soal sistem yang bersifat hukum administrasi keuangan negara saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil pembangunan. “Yang jelas harus pro-rakyat,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris HMI FISIP Univeristas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Eko Marhen menyesalkan sikap wakil rakyat dan Pemkab yang mengelar rapat pembahasan APBD 2020 di salah satu hotel di Cengkareng, Jakarta Barat. Padahal, ruang rapat DPRD Kabupten Tangerang yang dibangun oleh uang rakyat itu masih layak.

“Kami prihatin dengan kejadian ini. Untuk itu, kami ke Gedung DPRD Kabupten Tangerang ingin mempertayakan alas an yang mendasar rapat pembahasan APBD di hotel mewah di luar daerah. Namun sayang, tidak ada satpun aggota DPRD yang berada di kantor,” katanya. (imron).

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook