Penunggak Pajak Kendaraan Bakal Didatangi KPK

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 22 November 2019 - 12:15:54 WIB   |  dibaca: 114 kali
Penunggak Pajak Kendaraan Bakal Didatangi KPK

INTENSIFIKASI PAJAK : Kepala Bapenda Banten Opar Sohari (kiri) berbicara dalam rakor intensifikasi pajak daerah penagihan PKB di Aula Bapenda, Kamis (21/11).

SERANG, BANTEN RAYA - Pemprov Banten menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya tersebut dilakukan lantaran jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) di Banten cukup banyak, mencapai 1.820.016 unit.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi intensifikasi pajak daerah penagihan PKB di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (21/11). rapat koordinasi melibatkan  Tim Pembina Samsat Provinsi Banten dan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV.  

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, upaya penarikan PKB terus dilakukan karena hal itu merupakan sebuah keharusan bagi wajib pajak. Untuk kali ini, pihaknya akan didampingi oleh KPK saat melakukan penagihan.“Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah. Apalagi pajak ini sifatnya memaksa,” ujarnya.  

Ia menuturkan, pendampingan KPK juga dirasa perlu karena pihaknya kerap mendapat kendala saat melakukan penagihan pajak. Ia mencontohkan, Bapenda pernah mendapat somasi dari wajib pajak saat melakukan penagihan dari pintu ke pintu.“Memang belum membayar pajak, tapi karena terganggu saat Bapenda melakukan door to door, maka yang bersangkutan melakukan somasi,” katanya.

Untuk saat ini, kata dia, di Banten terdapat 5.015.506 unit kendaraan dan 1.820.016 di antaranya berstatus KTMDU. Dari total kendaraan yang belum membayar PKB, terdapat 1.644 unit memiliki pokok pajak di atas tiga juta. Sementara untuk total PKB yang belum tertagih seluruhnya adalah sebesar Rp7,23 miliar.“Tentu kami berharap wajib pajak bisa menemuhi kewajibannya. Sebab, pajak yang dibayar adalah untuk membiayai pembangunan di Banten,” ungkapnya.

Sekda Banten Al Muktabar menilai, pendampingan oleh KPK adalah hal yang positif. Pelibatan lembaga anti rasuah itu bisa meningkatkan akuntabilitas pemprov. Oleh karenannya, selain penagihan pajak, pemprov juga pernah melakukan kerja sama yang sama untuk pengelolaan aset hingga peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

“Mudah-mudahan dengan pendampingan, wajib pajak tersentuh hatinya untuk bisa melaksanakan kewajiban bersama. Kewajiban masyarakat adalah membayar pajak dan kewajiban saya adalah mengalokasikan itu kembali untuk rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK Wilayah IV Sugeng Basuki mengatakan, pendampingan dilakukan karena pihaknya ingin memastikan uang negara bisa masuk ke negara. Untuk metode penagihan sendiri akan dilakukan beberapa tahap mulai dari administrasi, denda hingga pidana hingga ada indikasi kongkalikong pajak.“Kewajiban yang tidak dipenuhi dapat mendorong untuk menengok ke masalah yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya kami ikut mendampingi, wajib pajak bisa tersentuh hatinya,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook