Isu Pabrik Hengkang Dituding Kamuflase

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 22 November 2019 - 12:22:03 WIB   |  dibaca: 114 kali
Isu Pabrik Hengkang Dituding Kamuflase

SERANG, BANTEN RAYA – Buruh menilai timbulnya isu adanya pabrik yang hengkang dari Banten belakangan ini merupakan sebuah kamuflase. Itu digunakan untuk meredam penetapan upah minimal sesuai usulan buruh. Sebab, hal tersebut sudah lama diterimanya dan perusahaan yang diisukan malah berkembang pesat.

Ketua Bidang Sosial dan Politik Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Ahmad Saukani mengatakan, isu adanya pabrik hengkang karena tak sanggup membayar biaya produksi, salah satunya karena upah yang tinggi tak sepenuhnya benar."Tempat saya kerja pun yang dulu tutup dibilang mau pindah ke luar negeri, itu kamuflase semua," ujarnya saat dihubungi Banten Raya, kemarin.

Ia menuturkan, industri-industri pasca diisukan hengkang justru semakin berkembang. Contohnya, industri persepatuan dengan brand Nike yang sempat diisukan hengkang kini malah menjadi industri yang terus membesar. Pun demikian sejumlah pabrik lainnya di Kawasan Nikomas, Kabupaten Serang.  

"Begitu pun soal relokasi, prinsip bisnis semua pengusaha akan mencari tempat murah. Tapi tidak semua pergi dari Banten. Sekarang ini Lebak menjadi sasaran investor dan diarahkan juga oleh pemerintah," katanya.

Saukani meyakini, sekarang Banten masih menjadi primadona sebagai daerah tujuan investasi. Banten bahkan menurutnya, menjadi provinsi kedua terbesar masuknya investasi. Demikian, dia menilai isu pabrik hengkang lantaran tak bisa memenuhi biaya produksi serta upah yang tinggi tak bisa dijadikan alasan.  "Saya berharap gubernur lebih berani lah memberikan kebijakan terhadap untuk kepentingan kebutuhan hidup buruhnya," ungkapnya.

Oleh karenannya, dia mendesak agar gubernur bisa menggunakan hak diskresinya dalam menetapkan upah minimal. Pasalnya, pemberian upah layak merupakan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Saat ini gubernur masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan upah dari PP tersebut tak mengakomodasi survei kebutuhan hidup layak (KHL). Kenaikan hanya berpatokan pada inlfasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.“Artinya kalau melihat dari semangat untuk menyejahterakan rakyat itu kan kesempatannya adalah memberikan upah yang seimbang. Amanat Undang-Undang Nomor 13 juga menuju upah layak sampai hari ini belum kelihatan,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten Edy Mursalim membantah, isu pabrik hengkang hanya kamuflase. Menurutnya isu tersebut benar dan terjadi di Banten."Jangan masalah pendapatan karyawan dipertaruhkan cuma kira-kira, tapi bagaimana seandainya banyak perusahaan yang hengkang ke Jawa Tengah. Kenapa mereka pindah? Karena upahnya hanya 50 persen dari upah di Banten, khususnya Tangerang Raya, Cilegon dan Kabupaten Serang," ujarnya.

Dia menegaskan, upah yang tinggi jelas sangat membebani industri. Dengan upah buruh di Jawa Timur yang hanya setengahnya dari Banten, maka perusahaan sudah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp264 miliaran.  “Kalau padat karya yang punya 10.000 karyawan saja, sudah bisa menghemat. (Biaya pengupahan) Rp2,2 juta (upah buruh di Jawa Tengah setengahnya dari Banten) x 10.000 x 12 bulan = Rp264 miliar belum ditambah THR (tunjangan hari raya).  Kalau perusahaan pindah ke Jawa Tengah, maka dua tahun sudah bisa buat pabrik lagi dengan luas tanah lebih dari 100 hektare dan bangunan lebih dari 20.000 meter persegi," paparnya.

Dengan kondisi tersebut dia menilai wajar jika banyak pabrik yang ingin hengkang ke Jawa Tengah. "Sangat banyak perusahaan yang tertarik pindah ke Jawa Tengah. Ada yang langsung pindah, ada juga yg membangun gedung pabrik dulu dan baru pindah," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, dampak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen yang diberlakukan pada Januari 2020, 25 perusahaan di Banten memutuskan merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah. Sebagian lagi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan besaran UMK 2020. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang Penetapan UMK di Banten Tahun 2020 tertanggal 19 November 2019. Kenaikan yang diputuskan sesuai dengan perhitungan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebesar 8,51 persen.

Adapun besaran UMK 2020 terdiri atas Kabupaten Pandeglang Rp2.758.909,007, Kota Serang Rp3.773.940,00, Kota Cilegon Rp4.246.081,42, Kota Tangerang Selatan Rp4.168.268,62. Kemudian, Kabupaten Tangerang Rp4.168.269,62, Kota Tangerang Rp4.199.029,92, Kabupaten Serang Rp4.152.887,55 serta Kabupaten Lebak Rp2.710.654,00. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook