80 Paket Barjas Siap Dilelang

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 03 Desember 2019 - 11:07:42 WIB   |  dibaca: 44 kali
80 Paket Barjas Siap Dilelang

DIPERCEPAT: Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Banten Mahdani diwawancara wartawan, Senin (2/12).

Pemprov Banten memastikan akan memulai lelang barang dan jasa (barjas) yang bersumber dari APBD tahun anggaran (TA) 2020 pada pekan ini. Hingga kemarin, tercatat sudah ada 80 paket dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang siap untuk dilelang.

Kepala Biro Adminsitrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, pihaknya sudah siap untuk menggelar lelang barjas untuk pembiayan yang bersumber dari TA 2020. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kini sudah ada 80 paket yang siap untuk dilelang.

“Paket sudah ready hari ini (kemarin) sekitar 80 paket ya. Artinya tinggal diperiksa dulu administrasinya, sesuai (arahan) Pak Gubernur bahwa mulai hari ini diumumkan, tapi nanti dilihat dulu kelengkapannya,” ujarnya di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (2/12).

Ia menuturkan, 80 paket lelang tersebut bersumber dari sejumlah OPD dengan total nilai sekitar Rp 100 miliar. Adapun jenis paket yang sudah siap untuk dilelangkan sebagian besar adalah terkait pengadaan yang bersifat darurat, seperti makan dan minum dan obat-obatan.“Makan minum yang pokok, misalnya untuk panti jompo, rumah sakit sampai obat-obatan yang istilahnya enggak ada liburnya,” katanya.

Selain makan minum dan obat-obatan, kata dia, paket yang siap dilelangkan adalah jasa konsultan pengawas. Dia mengaku, senagaja melelangkan jasa konsultan lebih dulu karena prosesnya lebih lama dibandingkan lelang yang bersifat pembangunan fisik.

“Sekarang dengan perpres (peraturan presiden nomor) 16 (tahun 2018 tentang pengadaan barjas) itu lelang konsultan pengawas lebih lama dibanding lelang fisiknya, hampir 2,5 bulan. Makannya didorong dulu untuk konsultannya,” ungkapnya.

Agar proses lelang bisa dilakukan sesegera mungkin, Mahdani mendorong agar seluruh OPD bisa menyelesaikan adminsitrasi di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP).  Hingga kemarin, terdapat tujuh OPD yang belum menyelesaikannya.

Mereka adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Selanjutnya, RSUD Banten, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).  “Jadi SIRUP itu harus normal (sesuai-red) antara belanja langsung di OPD dengan yang diinput ke sistem,” tuturnya.

Kepala Inspektorat Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, agar tidak ada penyimpangan dalam proses pengadaan barjas, pihaknya akan melakukan review atau evaluasi terhadap harga perkiraan sendiri (HPS). Hal itu dilakukan sebagai antisipasi celah terjadinya mark up (menaikan) HPS pengadaan barjas sehingga menimbulkan kerugian negara.

“Beberapa tahun ke belakang, modus seperti ini sering dilakukan. PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) membuat harga yang besar, dengan harapan dapat keuntungan besar. Namun di tengah jalan kemudian menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Akhirnya negara yang dirugikan,” ujarnya. (dewa/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook