DPRD Minta Walikota Bongkar Awning

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 03 Desember 2019 - 12:18:58 WIB   |  dibaca: 67 kali
DPRD Minta Walikota Bongkar Awning

Ditertibkan : Sejumlah petugas satpol PP membongkar lapak PKL di jalan Pasar Rau, Kota Serang, Senin (2/12).

SERANG, BANTEN RAYA – DPRD Kota Serang meminta Walikota Serang Syafrudin membongkar awning pedagang kaki lima yang berjualan di luar Pasar Rau karena berjualan di sempadan jalan dan ruang terbuka hijau. DPRD merekomendasikan agar eksekutif membongkar awning-awning tersebut karena banyak dikeluhkan pedagang lain.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Serang Khoeri Mubarok mengatakan, kemarin Komisi I DPRD Kota Serang dan Komisi IV DPRD Kota Serang melakukan inspeksi mendadak ke awning-awning di mana pedagang kaki lima berjualan.

Awning-awning ini dikeluhkan pedagang lain, terutama yang berada di dalam Rau, karena membuat dagangan mereka sepi. Sidak ini adalah sidak kedua yang dilakukan Komisi IV DPRD Kota Serang. Ia menilai lokasi berjualan para pedagang di awning itu adalah terlarang, karena dilakukan di badan jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, bahkan terminal. “Kami di DPRD bersama pimpinan DPRD sepakat merekomendasikan agar awning itu dibongkar,” kata Heri, panggilan Khoeri, Senin (2/12).

Heri menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, awning yang dibangun di atas lahan parkir. Yang membangun adalah mereka yang mendapatkan surat keputusan (SK) pengelolaan parkir di Rau tetapi kemudian menyalahgunakan kewenangan ini dengan membangun awning di lahan parkir mereka. Meski demikian, ia mengaku ini baru sebatas informasi dan baru akan diketahui kebenarannya setelah diselidiki.

“Sedang kami telusuri siapa yang bermain,” katanya seraya menambahkan, semua juru parkir tidak ada mau buka mulut mengenai siapa yang sudah membangun awning itu.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa Walikota Serang harus tegas dalam mengatasi pedagang yang melanggar aturan ini. “Kami akan merekomendasikan penertiban pedagang,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Serang Bambang Janoko mengatakan bahwa harus ada keberpihakan dari kepala daerah dalam mengentaskan masalah pedagang kaki lima Rau yang melanggar aturan ini. Untuk membantu mengatasi masalah di Pasar Rau, Komisi I DPRD Kota Serang yang menangani masalah pemerintahan dan keuangan akan mengundang satpol pp, yang merupakan mitra kerja komisi tersebut, untuk dimintai keterangan. “Kita akan panggil satpol pp Rabu (4/12) sore di ruang komisi 1. Kita akan tanyakan tidak hanya masalah Rau melainkan juga menyangkut masalah lain di Kota Serang,” ujar Bambang.

Anggota Komisi I DPRD Kota Serang Ahmad Rosadi mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan pedagang dengan berjualan di bahu dan trotoar jalan jelas sudah melanggar aturan karena menggunakan fasilitas publik tidak sesuai fungsi. Fungsi trotoar adalah untuk pejalan kaki bukan berjualan. Begitu juga bahu jalan berfungsi untuk parkir bukan berjualan. “Karena penegak perdanya adalah satpol pp, kami akan memanggil satpol pp,” ujarnya.

Rosadi menyatakan, bila ada pihak yang meragukan kekuatan bangunan Pasar Rau, maka pihak itulah yang harus melakukan kajian guna menguatkan kekhawatiran itu. Pasalnya, gedung Pasar Rau dibangun oleh PT Waskita Karya yang merupakan perusahaan BUMN yang kualitas pengerjan fisiknya selama ini dipercaya.

“Kalau umur teknis bangunan biasanya kan sampai 50 tahun dan Rau ini belum sampai 50 tahun karena dibangun tahun 2003. Kalau ada yang menyatakan tidak layak dari mana kajiannya?” katanya seraya menambahkan, pengembang harus punya data bangunan awal bangunan Pasar Rau untuk menguatkan argumen ini.

Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Serang Ahmad Yani mengatakan bahwa di Rau memang ada pihak yang diberikan surat kuasa untuk mengelola parkir oleh dinas perhubungan. Ada 5 koordinator parkir di seluruh wilayah Rau. Meski demikian, surat perintah itu hanya memberikan wewenang pengelolaan parkir tidak lebih dari itu, termasuk pembangunan awning untuk pedagang.

Yani sendiri mengaku sudah pernah menegur pengelola parkir karena ada bangunan awning di lokasi parkir yang mereka kelola. Namun sebagai dinas yang tidak memiliki kewenangan eksekusi, maka ia tidak bisa melakukan eksekusi. Saat ditanya siapa yang membangun awning itu, Yani tidak mau mengungkapkan siapa.

Bahkan ketika dikonfrontasi bahwa menurut Komisi IV awning dibangun pengelola parkir, ia juga tidak mau menjawab. Ia beralasan bila menjawabnya maka akan melampaui kewenangan, meski ia mengakui mengetahui siapa yang membangun awning tersebut. “Saya hanya menjawab apa yang menjadi tugas saya,” katanya. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook