Bupati dan Walikota Harus Duduk Bareng

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 05 Desember 2019 - 11:51:45 WIB   |  dibaca: 69 kali
Bupati dan Walikota Harus Duduk Bareng

BAHAS ASET: Suasana rapat yang digelar Komisi III DPRD Kota Serang saat membicarakan soal aset yang sampai saat ini belum diserahkan seluruhnya oleh Pemkab Serang, kemarin.

SERANG, BANTEN RAYA- DPRD Kota Serang meminta agar Bupati Serang dan Walikota Serang duduk bersama membicarakan masalah aset. Selain itu, DPRD juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menginventarisir aset milik Kota Serang.

Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tb Ridwan Akhmad mengatakan bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang, penyerahan aset dan dokumen dilakukan paling lama lima tahun sejak walikota pertama dilantik. Sedangkan usia Kota Serang saat ini sudah 12 tahun.“Kami minta Bupati Serang (Tatu Chasanah) segera duduk bersama dengan Walikota Serang untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Ridwan, Rabu (4/12).

Ridwan menyatakan bahwa di ayat 8 undang-undang itu disebutkan, jika bupati Serang tidak melakukan penyerahan aset tersebut, Gubernur Banten selaku wakil pemerintah pusat wajib menyelesaikannya. Karena itu ia mengapresiasi pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) beberapa waktu lalu yang mengatakan akan menjembatani masalah ini.

“Kami juga minta segera dilakukan rekonsiliasi dan inventarisasi aset, ada berapa total aset sebenarnya yang menjadi hak Kota Serang, baik yang belum dan harus diserahkan Pemkab Serang,” ujarnya.

Ridwan mengatakan bahwa Pemkab Serang harus legowo untuk segera menyerahkan aset yang menjadi hak Kota Serang. Ini demi pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Apalagi, masalah aset ini setiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sampai saat ini sudah 12 tahun belum ada titik terang penyelesaian masalah aset ini.“Kami berharap aset yang akan diserahkan Pemkab Serang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, jadi bukan aset bermasalah secara administrasi yang akan menjadi temuan BPK,” katanya.

Politisi PKS ini mengatakan bahwa jika aset-aset itu tidak segera diserahkan, maka pertanyaannya akan menjadi tanggung jawab siapa penganggaran pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan aset milik negara tersebut.

Dalam melakukan penganggaran dan pemeliharaan harus jelas terlebih dahulu menjadi hak siapa aset tersebut, Pemkab Serang atau Kota Serang.“Jika sudah diserahkan ke Kota Serang, jelas akan menjadi dasar hukum APBD Kota Serang menganggarkan pemeliharaan dan perawatan aset milik negara tersebut,” tutur Ridwan.

Ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat Komisi III DPRD Kota Serang yang mengurusi masalah keuangan dan aset daerah bersama BPKAD Kota Serang akan menghadap biro pemerintahan Provinsi Banten untuk membicarakan langkah selanjutnya. Terlebih, Gubernur Banten bersedia untuk memediasi permasalahan ini. “Selain mengahadap biro pemerintahan Provinsi Banten kami juga akan agendakan untuk berdiskusi dengan teman-teman di Komisi Keuangan dan Aset DPRD Kabupaten Serang. Semoga menemukan titik terang,” katanya.

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mempertanyakan sikap Pemkab Serang yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda mau menyerahkan seluruh aset. Apalagi, aset-aset yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah seperti rumah sakit. (tohir/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook