Defisit Beras Bisa Capai 700 Ribu Ton

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 05 Desember 2019 - 14:45:27 WIB   |  dibaca: 103 kali
Defisit Beras Bisa Capai 700 Ribu Ton

SERANG, BANTEN RAYA – Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten mencatat Banten berpotensi mengalami defisit beras sebesar 765.175,2 ton pada 2025. Hal itu terjadi lantaran adanya kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).

Kepala Distan Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan, belum lama ini pihaknya melakukan kajian alih fungsi lahan dan pengendalian dan pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Universitas Padjajaran (Unpad).

“Dari hasil kajian diperoleh luas aktual 201.618,74 dengan tentunya mengabaikan pola ruang, mengabaikan yang rencana alih fungsi. Angka itu berbeda dengan yang dimiliki BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada 2018 seluas 198.283,76 hektare atau ada peningkatan 3.334,98 haktare,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/12).

Ia menuturkan, terhadap kondisi tersebut Unpad menawarkan tiga skenario luas lahan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Untuk skenario satu luas LP2B ditambahan luas lahan cadangan pertanian berkelanjutan (LCP2B) adalah 191.660,04 hektare. Dengan skenario tersebut pada 2025 produksi beras biasa mencapai 1.401.343,55 ton.

Sementara untuk skenario dua, luas LP2B ditambah LCP2B mencapai 150.991,58 hektare dengan produksi padi 1.074.232,35 ton. Sedangkan untuk skenario tiga terdapat luas lahan 118.182,31 dengan produksi beras hanya sebesar 767.945,2 ton.

Tingkat produksi ini dengan catatan tiga daerah yaitu Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang mengalami surplus. Meski surplus tapi ketiga daerah itu belum bisa menutup defisit di lima daerah lainnya di Banten.“Kebutuhan beras sendiri pada 2018 adalah sebesar 1.294.484 ton dengan jumlah produksi 961.367,97 ton. Sementara untuk 2025 kebutuhannya mencapai 1.533.121 ton. Dengan ketiga skenario ini pun Banten masih mengalami defisit,” paparnya.

Jika dihitung matematis, dengan skenario satu pada 2025 Banten berpotensi mengalami defisit beras di Banten sebesar 131.777,45 ton. Skenario dua ada defisit 458.888,65 dan pada skenario tiga ada potensi defisit sebesar 765.175,8 ton.

Lebih lanjut dipaparkan Agus, dari ketiga skenario tersebut, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kabupaten/kota pada 19 November lalu mereka memilih untuk ikut skenario tiga. Sementara berdasarkan hasil evaluasi dan fasilitasi perlindungan LP2B di Yogyakarta pada 25-27 November, Kementerian Pertanian (Kementan) menyarankan untuk mengambil skenario dua.

“Hasil evaluasi Kementan hari ini (kemarin) kami sudah menyampaikan ke Kanwil Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN. Tinggal nanti akan ditanggapi dengan surat kepada kabupaten/kota. Kami akan tunduk apapun hasilnya karena kita menggunakan data tunggal yakni dari ATR/BPN,” ungkapnya.

Terkait, luasan KP2B atau gabungan dari LP2B dan LCP2B selanjutnya akan ditetapkan melalui sebuah peraturan daerah (perda). Rencananya, produk hukum daerah itu akan diajukan dan dibahas pada 2020. “Jadi kabupaten/kota yang mau merevisi RTRW-nya harus menunggu dari provinsi dulu,” tuturnya.  

Disinggung adanya potensi defisit beras yang cukup besar pada 2025, Agus mengaku sudah menyiapkan antisipasinya. Salah satunya meningkat provitas padi menjadi tujuh hingga delapan ton per hektare. Saat ini provitas padi di Banten rata-rata baru mencapai lima ton per hektare.

“Kalau sudah ada ketetapan (KP2B) tentu kami bisa melakukan rekayasa teknologi dan sosial. Dengan berapa pun luas KP2B dari ketiga skenario kalau provitas meningkat, itu sudah luar biasa. Untuk mencapai provitas tujuh sampai delapan ton masih sangat mungkin,” ujarnya.  

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Suharso mengatakan, agar pertanian di Banten semakin kuat pemprov telah menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD Agrobisnis).

Suplai utama bisnis perusahaan plat merah itu akan diperoleh dengan menyerap panen dari para petani. BUMD Agrobisnis nantinya akan menjadi mitra para petani  sehingga tak lagi terjerat oleh tengkulak.“Sebetulnya Pak Gubernur untuk perusahaan agrobisnis harapan beliau itu menjadi penyangga bagi seluruh produksi petani, penampung atau kepastian pasar. Intinya itu, lebih kepada proses hilirisasi panen,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook