Dituntut 21 Pergub, Pemprov Kewalahan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 06 Desember 2019 - 14:11:26 WIB   |  dibaca: 87 kali
Dituntut 21 Pergub, Pemprov Kewalahan

Rapat Koordinasi : Suasana Rakor antara Sekda Banten dengan anggota Komisi V DPRD Banten di ruang rapat Komisi V Gedung DPRD Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (5/12).

SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov dan DPRD Provinsi Banten bakal kembali mengulas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Hal itu dilakukan lantaran rancangan produk hukum daerah tersebut mengamanatkan pemprov membuat 21 peraturan gubernur (pergub) sebagai turunannya yang dinilai cukup memberatkan.  

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi antaran Komisi V DPRD Banten dengan Sekda Banten Al Muktabar di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (5/12).

Sepetri diketahui, Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan inisiatif DPRD Banten periode 2014-2019 pada 2018 lalu. Raperda itu salah satunya untuk memerkuat visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yaitu program pendidikan gratis. Akan tetapi, raperda itu hingga saat ini belum juga selesai dibahas hingga ditetapkan menjadi perda.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Furtasan Ali Yusuf mengatakan, raperda tersebut merupakan tindaklanjut dari adanya pelimpahan kewenangan SMA sederajat dan Sekolah khusus (SKh) dari kabupaten/kota ke provinsi.  

“Maka ada dasar hukumnya, penyelenggaraan pendidikan di tingkat provinsi yang membidangi masalah itu. Hanya dua doang kok, hanya SLTA dan pendidikan khusus. Itu harus diatur dalam perda sambil memuat muatan lokal, nanti ada Jawa Banten yang saya usulkan,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Serang itu menuturkan, meski Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah diusulkan namun pembahasannya belum juga rampung. Bahkan, raperda itu akan dianalisi kembali oleh Biro Hukum Setda Provinsi Banten. Alasannya, raperda itu mengamanatkan terlalu banyak membuat pergub.“Dianalisa di Bagian (Biro-red) Hukum, terlalu banyak mengamanatkan pergub. Perda harus ditindaklanjuti kalau ingin jalan melalui pergub, amanatnya begitu,” katanya.

Dengan amanat tersebut, dari pihak pemprov dalam rakor mengaku cukup kesulitan untuk mengamalkannya. Akan tetapi di satu sisi, suatu perda jika ingin berjalan harus ada turunannya berupa pergub yang mengatur secara detail atau teknis pelaksanaannya.  “Kalau perda diketuk palu juga kalau enggak ada pergubnya tetap saja, malah mandul. Maka dianalisi Biro Hukum dan itu (pemprov merasa) kesulitan. Jadi yang sifatnya teknis harus diatur sama pergub, harus detail.  Jadinya Bagian Hukum harus kerja keras,” ungkapnya.

Disinggung apakah raperda itu bisa selesai dibahas dan disahkan pada tahun ini, Furtasan mengaku pesimistis.“Pesimis tapi ada komitmen kita akan membahas kembali, muatan lokalnya juga ada. Kita lihat saja, masih ada sisa berapa minggu. Sisa Komisi V, walaupun kita dulu enggak bahas, kita konsisten saja selesaikan,” tuturnya.  

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidkan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten M Yusuf membenarkan, ada kesulitan jika pihaknya harus membuat 21 perda sebagai turunan dari raperda tersebut. Banyaknya pergub yang harus disusun dinilainya justru akan menjadi penghambat pelaksanaan perda itu sendiri.

“Satu pergub juga kan harus membahas, membahas dan membahas. Sehingga nanti habis waktu di situ, jadinya implementasinya menjadi panjang juga kan. Satu (pergub) saja bisa cari data, cari ini, cari informasi. Bayangin, bayangin saja. Enggak usah saya yang komentar tapi bayangin saja,” ujarnya.  

Walaupun begitu, Yusuf juga berkomitmen untuk menyelesaikan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. “Masing-masing kita bahas, mereka bahas nanti ketemu lagi, itu tergantung teman-teman dari DPRD dari Biro Hukum, kalau saya cuma teknis saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Agus Mintono menegaskan, pihaknya akan mengulas kembali raperda inisiatif DPRD itu. Pihaknya ingin memerbaiki substansinya sehingga Dindikbud bisa mengimplementasikannya. 

“Nanti mau diperbaiki sesuai kalau dipaksakan, waktu dulu saya tanya Dindikbud-nya enggak sanggup, keberatan kalau 21 pergub. Nanti khawatir enggak tersusun, malah enggak jalan. Membuat pergubnya jangan terlalu banyak gitu. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan lah (selesai di 2019),” ungkapnya.

Senada diungkapkan Sekda Banten, Al Muktabar. Pihaknya bakal konsisten menyelesaikan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya termasuk terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. “Itu kita sedang rumuskan sekarang, nanti kita akan selesaikan semua,” pungkasnya. (dewa)  

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook