Januari, Pemprov Kembali Buka Lelang Jabatan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 07 Desember 2019 - 10:58:34 WIB   |  dibaca: 224 kali
Januari, Pemprov Kembali Buka Lelang Jabatan

SERANG, BANTEN RAYA – Pemprov Banten bakal kembali membuka lelang jabatan pada Januari 2020 mendatang. Ada tiga jabatan yang akan dilelang yaitu posisi kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Satpol PP.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, meski telah menggelar lelang jabatan atau open bidding sepanjang 2019, namun pihaknya akan kembali membukanya di 2020, tepatnya pada Januari.

Hal itu dilakukan karena masih ada sejumlah jabatan setera eselon II di lingkup Pemprov Banten yang masih mengalami kekosongan.“Ada pejabat yang pensiun dan akan diisi melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama,” ujarnya, kemarin.

Mantan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang itu menuturkan, ada tiga jabatan yang akan dilelang pada Januari 2020, terdiri atas posisi Kepala DPMPTSP, Kepala BPBD dan Kepala Satpol PP. Untuk posisi kepala DPMPTSP dan BPBD merupakan pengulangan karena lelang jabatan yang dilakukan belum lama ini mengalami kegagalan.

Seperti diketahui, sebelumnya lelang kedua jabatan itu dilakukan bersamaan dengan lelang jabatan untuk posisi kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan kepala Dinas Ketahanan Pangan. Pengulangan dilakukan karena Panitia Seleksi JPT Pratama Pemprov Banten tidak mendapatkan tiga peserta yang memenuhi standar kompetensi.  “Karena ada lagi satu pejabat pensiun yaitu Kepala Satpol PP Banten. Jadi (lelang jabatan digelar bersamaan) biar sekalian di Januari,” katanya.

Ia menjelaskan, keputusan mengulang lelang jabatan untuk Kepala BPBD Banten dan Kepala DPMPTSP secara otomatis membuat materi tentang dugaan peserta tak memenuhi syarat lolos administrasi pada jabatan kepala BPBD Banten, menurut dia, sudah tak relevan. “Sudah tidak relevan untuk dibahas dan ditanggapi,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Banten Raya, DPRD Banten menilai pelaksanaan lelang jabatan untuk posisi Kepala BPBD Provinsi Banten dinilai maladministrasi. Itu karenakan adanya sejumlah peserta yang dianggap tak memenuhi syarat khusus yang ditetapkan namun tetap diloloskan pada seleksi administrasi.

Pelaksanaan lelang jabatan untuk posisi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten dinilai maladministrasi. Hal tersebut terjadi karena adanya sejumlah peserta yang tak memenuhi syarat khusus yang ditetapkan namun tetap diloloskan pada seleksi administrasi.

Lebih lanjut dipaparkan Komarudin, terkait rencana pelaksanaan lelang tiga jabatan, pihaknya akan melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga fokus merampungkan dua lelang jabatan yang sedang berjalan untuk posisi Asisten Daerah I Provinsi Banten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).

“Proses seleksi untuk kedua jabatan itu hingga kini masih berjalan. Ditargetkan selesai pada tahun ini,” tuturnya.

Ketua Pansel JPT Pratama Pemprov Banten yang juga Sekda Banten Al Muktabar memastikan seluruh proses lelang jabatan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan. Seluruh hasil lelang jabatan juga sudah melalui proses di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sesuai skema regulasi itu saja, tidak ada yang lain-lain. Basisnya semua fair, berdasarkan penilaian rekam jejak dan seterusnya, lalu kita ajukan ke KASN. Semua transparan berdasarkan kapasitas pelayanannya dan kita umumkan setelah mendapatkan koreksi dari KASN,” tuturnya. (dewa)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook