Pekerja Sosial Minta Dicover BP Jamsostek

nurul roudhoh   |   Bisnis  |   Rabu, 11 Desember 2019 - 10:59:32 WIB   |  dibaca: 43 kali
Pekerja Sosial Minta Dicover BP Jamsostek

PEDULI: Kepala BP Jamsostek KCP Cilegon Masbuki (lima dari kanan, baris belakang), Staf Ahli Walikota Cilegon Bidang SDM dan Kemasyarakatan Erwin Harahap, Kepala Subag Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Cilegon H. Abu Nasor (enam dari kanan) dan peserta diskusi foto bersama disela-sela acara, kemarin.

CILEGON, BANTEN RAYA – BP Jamsostek berharap semua pekerja sosial seperti guru honorer, pegawai tata usaha, kader posyandu, linmas, guru TK, dan pekerja sosial lainnya yang ada di Kota Cilegon dapat terlindungi empat program jaminan sosial ketenagakerjaan, berupa jaminan kecelakaan kerja, (JKK), jaminan kematian (JKK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Pasalnya, profesi tersebut rentan terhadap berbagai risiko seperti kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia.

Hal ini terungkap pada acara Forum Diskusi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerj Beresiko Sosial di Kota Cilegon di Hotel Horison Forbis Kota Cilegon, yang digelar BP Jamsostek Kantor Cabang Perintis (KCP) Cilegon di Hotel Horison Forbis, Jalan Lingkar Selatan, Kabupaten Serang, Selasa (10/12).

Turut hadir pada acara tersebut, Forum Komunikasi Rukun Warga Rukun Tetangga Cilegon (Foker-C), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kota Cilegon, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), Linmas, Kader Posyandu, Forum Komunikasi Guru dan Tata Usaha Honorer (FKGTH) Kota Cilegon,“Karena mereka sebagai pekerja juga wajib mendapatkan perlindungan (BP Jamsostek),” kata Kepala BP Jamsostek KCP Cilegon Masbuki.

Masbuki bilang, dengan terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja sosial yang ada di Kota Cilegon akan lebih terjamin dari berbagai risiko bekerja.“Harapannya dengan kegiatan (diskusi) ini program BP Jamsostek bisa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Darah (APBD) Kota Cilegon. Entah itu pada tahun 2020 atau 2021 khususnya kepada pekerja-pekerja sosial tersebut,” katanya.

Staf Ahli Walikota Cilegon Bidang SDM dan Kemasyarakatan Erwin Harahap, sebegai bentuk dukungan nyata Pemkot Cilegon mendukung program BP Jamsostek, pihaknya telah menerbitkan Paraturan Walikota (Perwal) yang mewajibkan seluruh pekerja baik formal maupun non formal terlindungi program BP Jamsostek. Kendati demikian, karena keterbatasan anggaran, Pemkot Cilegon belum menyediakan anggaran khusus untuk para pekerja sosial.

“Sesuai program pemerintah saat ini, seluruh pekerja harus dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan untuk di Kota Cilegon sudah kita terbitkan peraturan Walikota (Perwal). Namun karena dalam pengkondisian masalah keuangan, sehingga saat ini belum dianggarkan,” katanya.

Untuk itu Erwin menyarankan, saat ini para pekerja sosial yang ada di Kota Cilegon untuk mendaftar BP Jamsostek secara mandiri terlebih dahulu. Ia beralasan, manfaat menjadi peserta BP Jamsostek sangat besar dibandingkan dengan iuran yang dibayarkan setiap bulan.

“Pemerintah (Pemkot Cilegon) berharap mendaftar mandiri dahulu. Nanti setelah daftar datanya akan diketahui. Sehingga data dari pendaftar mandiri ini akan diangkat jadi data utama untuk dipemerintahan (dianggarkan). Karena dengan adanya BP Jamsostek sangat membantu sekali siapapun yang mengalami kecelakaan,” katanya.

Kepala Subag Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Cilegon H. Abu Nasor mengajak, seluruh pekerja yang ada di Kota Cilegon dapat terlindungi program BP Jamsostek.“Karena program ini amanat undang-undang dan harus diikuti oleh semua masyarakat Indonesia yang kategorinya usai tenaga kerja,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Guru dan Tata Usaha Honorer (FKGTH) Kota Cilegon Supardi Ghofar berharap, Pemkot Cilegon ikut memperhatikan kesejahteraaan guru honorer dan pegawai tata usaha di Kota Cilegon, dengan memberikan perlindungan program jaminan sosial tenaga kerja.

“Makanya kami mengusulkan kepada Pemkot Cilegon agar manaikkan honor daerah (Honda) menjadi Rp200 ribu. Kalau tahun lalu kan kami itu minta naiknya Rp200 ribu, tapi di covernya hanya Rp150 ribu. Nah yang yang Rp50 ribunya lagi itu untuk pembayaran premi BP Jamsostek,” katanya. (ismet)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook