Selamatkan Aset Terbengkalai

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Rabu, 11 Desember 2019 - 11:21:59 WIB   |  dibaca: 59 kali
Selamatkan Aset Terbengkalai

RAPAT KERJA : Kepala Kejati Banten Rudi Prabowo Aji (tengah) foto bersama jajarannya dalam rapat kerja di salah satu hotel di Pandeglang, Selasa (10/12).

PANDEGLANG, BANTEN RAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengingatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten kota di Provinsi Banten untuk konsisten menerapkan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal itu diungkapkan Kepala Kejati Banten, Rudi Prabowo Aji dalam rapat kerja daerah di salah satu hotel di Kabupaten Pandeglang, Selasa (10/12). Menurut Rudi, pencanangan zona integritas tersebut adalah kebijakan strategis Kejaksaan tahun 2020-2024. "Ciptakan mekanisme pengawasan yang ketat dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM," tegasnya.

Kegiatan yang dihadiri seluruh para kepala Kejari, Kasubag, Kasi, Kasubsi dan seluruh pegawai Kejaksaan di wilayah Banten itu, Rudi berharap kejaksaan dapat menciptakan daerah bebas korupsi. "Wujudkan reorientasi praktik penegakan hukum yang tidak lagi menitikberatkan kepada kuantitas perkara korupsi yang ditangani, namun menitikberatkan kepada upaya bagaimana suatu wilayah bebas dari korupsi," katanya. Diterangkannya, Kejari harus membantu pemerintah dalam penyelamatan aset yang terbengkalai.

"Tingkatkan peran kejaksaan dalam mendukung performa kinerja pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, termasuk membantu pengamanan dan penyelamatan aset yang terbengkalai atau diambil oleh pihak lain secara melawan hukum untuk dipulihkan dan difungsikan kembali sesuai peruntukkannya," terangnya.

Rudi meminta kejari untuk melakukan pengawasan terhadap aturan yang menghambat proses perizinan dan mampu menerapkan teknologi. "Laksanakan monitoring terhadap peraturan daerah yang menghambat syarat perizinan investasi dan memperumit birokrasi. Optimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tugas penegakan hukum," pintanya.

Rudi mengingatkan, jajaran kejaksaan untuk membangun sistem complain and handling management berupa pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). "PTSP ini dapat memberikan layanan informasi tentang proses tahapan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan dan kemudahan layanan hukum untuk masyarakat. Bangun kreativitas dan inovasi dalam menjawab tantangan era milenial," paparnya.

Kasi Penkum Kejati Banten, Holil Hadi menuturkan, pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di masing-masing kejaksaan sudah berjalan. "Pencanangan sudah berjalan di setiap daerah di Banten," tuturnya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook